Berita

Syahganda Nainggolan bersama Jumhur Hidayat saat menyinggung usulan perpendekan masa jabatan Presiden Jokowi berkahir di tahun 2022/Repro

Politik

Usulkan Referendum Perpendek Jabatan Presiden, Syahganda: Sudah Cukup Pak Jokowi, Apa Lagi yang Kau Banggakan

SENIN, 07 MARET 2022 | 05:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo diminta segera mengurungkan niatnya untuk memperpanjang masa jabatan presidennya. Sebab, tidak ada lagi prestasi yang bisa dibanggakan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan mengatakan, ia kerap berinteraksi dengan banyak aktivis, diantaranya Rocky Gerung, Jumhur Hidayat dan juga Ferry Juliantono.

Dikatakan Syahganda, tidak ada alasan logis jika rezim Jokowi harus ditambah masa jabatannya. Ia kemudian mengungkapkan data bahwa angka stunting Balita di Jakarta Timur menyentuh seribu kasus lebih. Di Semarang, Jawa Tengah angkanya juga menyentuh 1.367 kasus.


Dengan mengungkap data yang ia cari di media massa itu, Syahganda ingin menyatakan bahwa data itu menjadi potret kemiskinan hari ini sudah melebihi era orde baru. Sebab, saat itu kejadian stunting (busung lapar) hanya ada di Papua, Lampung dan di Rumping, Kabupaten Bogor.  

Ia menilai, yang terjadi hari ini justru kebobrokan pemerintah itu dimanipulasi dengan angka survei kepuasan masyarakat yang menyentuh 73 persen.

"Ini bukan politik hope (harapan), kita harus the truth krisis hari ini jauh lebih gawat dari krisis 98, ini malah Jokowi seperti pokoknya gue mau berkuasa terus," demikian kata Syahganda seperti dikutip dari tayangan Realita TV, Senin pagi (7/3).

Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengaku senang ketika muncul wacana penundaan Pemilu 2024. Dikatakan Syahganda, dengan munculnya isu perpanjangan jabatan Presiden, akan jadi momentum untuk memunculkan isu perpendekan.

Secara detail, Syahganda menjelaskan, rakyat harus menyambut ide rezim Jokowi ini dengan mengadakan referendum pada tahun ini. Ia pun mengusulkan proses referendum diawasi oleh Perserikatan Bangsa bangsa (PBB).

"Kalau saya sebagai rakyat usul diadakan referendum dengan PBB mengawasi. Kalau Jokowi yakin 73 persen mendukung bila perlu minta sampai 2050, saya yakin kalau referendum rakyat memilih Jokowi mundur tahun 2022," demikian usulan Syahganda.

Keyakinan Syahganda rakyat pilih Jokowi mundur atas dasar beberapa hal. Saat ini, diungkapkan Syahganda minyak goreng langka, harga kedelai mahal dan masyarakat kesusahan mendapatkanya.

Pendapat Syahganda, kondisi krisis makin memburuk karena Jokowi malah ngotot membangun ibu kota negara (IKN). Menurut dia sumber uang pembangunan IKN akan didapat dari utang luar negeri.

Ia menyarankan kepada Jokowi untuk segera mengakhiri jabatannya sebagai Presiden. '
 
"Sudah cukup dong pak, apa yang kau banggakan lagi, utang lagi untuk IKN, sudahlah selesai saja di tahun 2022 dengan referendum. Kalau tidak (referendum) kita tidak bisa diuji di publik," demikian harapan Syahganda.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya