Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Sikap Mengambang Jokowi Menguatkan Dugaan "Istana" Restui Wacana Penundaan Pemilu

SENIN, 07 MARET 2022 | 00:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap berbeda Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan orang nomor satu di Indonesia itu inkonsisten.

Pada tahun 2019 silam, wacana presiden 3 periode sempat mengemuka. Jokowi kala itu mengatakan orang yang mengusulkan presiden 3 periode seperti menampar mukanya. Bahkan ia mengatakan motif para penguusul penambahan jabatan presiden seakan menjerumuskannya.

Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran menganalisa, inkonsistensi narasi komunikasi politik Jokowi adalah upaya menghindari dari tuduhan terkait wacana penundaan Pemilu.

Analisa Andi, inkonsistensi tanggapan Jokowi makin menguatkan bahwa pihak Istana memang telah merestui usulan dari berbagai kalangan itu.

"Penambahan masa jabatan atau penundaan pemilu presiden semakin menguatkan dugaan publik bahwa setidaknya ‘istana’ mengetahui atau merestui wacana penundaan Pilpres tersebut," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (6/3).

Menurut Andi, agar tidak muncul kecurigaan publik pada rezim saat ini, Jokowi perlu menyampaikan sikap resminya menolak tegas wacana penundaan Pemilu yang muncul dalam beberapa pekan ini.

"Sebagai antitesis dari kecurigaan publik, Jokowi sebaiknya secara resmi menyatakan penolakannya terhadap usulan pengunduran jadwal Pilpres tersebut," pungkas Andi.

Menyikapi wacana penundaan Pemilu, Jokowi mengatakan patuh pada konstitusi. Meski demikian sikapnya dinilai publik mengambang.

Dasar penilaian itu, karena Jokowi mengatakan bahwa wancana penundaan Pemilu tidak bisa dilarang. Sebab dalam negara demokrasi semua orang bebas berpendapat.

Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

KPK Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar di Kasus e-KTP

Rabu, 26 Februari 2025 | 17:59

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

KKMP: Copot Raffi Ahmad dari Jabatan Utusan Khusus Presiden

Selasa, 25 Februari 2025 | 11:11

UPDATE

Rakor Pembina Samsat Tingkat Nasional 2025 Dorong Transformasi dan Sinergi Pelayanan Publik

Kamis, 27 Februari 2025 | 15:36

Petinggi PT Erajaya Swasembada Diperiksa KPK dalam Kasus Gratifikasi Pajak

Kamis, 27 Februari 2025 | 15:31

Komisi IV DPR Minta Kades Kohod Dijadikan Justice Collaborator

Kamis, 27 Februari 2025 | 15:30

Airlangga: Kegiatan Usaha Bulion Perkuat Ekonomi Nasional

Kamis, 27 Februari 2025 | 15:20

Bang Doel Ikut Retret: Ini Pengalaman Luar Biasa

Kamis, 27 Februari 2025 | 15:11

Prabowo Urung Hadir, Puluhan Ribu Buruh KSPSI Tetap Padati Indonesia Arena

Kamis, 27 Februari 2025 | 15:04

Pilkada Banyak PSU, KPU Kena Semprot Legislator PDIP

Kamis, 27 Februari 2025 | 14:50

Legislator PDIP Minta KKP Jangan Sebut Inisial Pelaku Pemagar Laut

Kamis, 27 Februari 2025 | 14:48

Investasikan Rp2,9 Triliun, Pabrik Baru Daihatsu di Karawang Resmi Beroperasi

Kamis, 27 Februari 2025 | 14:38

Pemerintahan Prabowo Dipuji KSPSI, Rezim Jokowi Disindir Doyan Impor

Kamis, 27 Februari 2025 | 14:30

Selengkapnya