Waketum Demokrat: Mohon Maaf, Presiden Jokowi Bukan Tokoh yang Saat Reformasi Ikut Menumbangkan Rezim

Ketegasan Presiden Joko Widodo mulai dibandingkan dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi goadaan kekuasaan.

Kader Demokrat bahkan mengunggah tangkapan layar dari isi buku SBY berjudul “SBY: Selalu Ada Pilihan” yang terbit pada tahun 2014.

Dalam Bab “Awas, Kekuasaan Itu Menggoda”, SBY tegas mengurai bahwa dirinya taat pada konstitusi.

“Silakan baca sikap dan pengalaman SBY soal godaan perpanjangan kekuasaan,” ujar Wasekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar sembari mengunggah potongan isi buku tersebut lewat akun Twitter pribadinya, Minggu (6/3).

Unggahan ini lantas mendapat tanggapan dari sesama rekan di Demokrat, yakni Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman.

Dia lantas membandingkan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang oleh sekelompok orang masih dianggao mengambang dan tidak tegas terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurutnya, hal itu terjadi lantaran Presiden Joko Widodo bukan bagian dari tokoh pergerakan dalam reformasi 1998.

“Mohon maaf, Presiden Jokowi bukan tokoh yang pada saat gerakan reformasi ikut aktif menumbangkan rezim lama dan menyusun tata dunia politik baru,” urainya.

Atas alasan itu juga, sambung anggota Komisi III DPR ini, sikap ngambang Jokowi layak untuk dipahami. Apalagi, dugaan kuat turut berembus bahwa lingkar istana mendorong wacana tersebut.

“Karena itu dapat dimengerti jika beliau bersikap diam dan diduga ikut mendorong wacana itu terus digulirkan. Mungkin juga senang,” tutupnya.