Berita

Ekonom senior Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli Anggap Pemerintah Jokowi Tak Merencanakan Swasembada Kedelai

MINGGU, 06 MARET 2022 | 13:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo dianggap tidak memiliki rencana untuk swasembada, baik mengendalikan harga maupun kebijakan terkait bibit berkualitas baik hingga insentif untuk petani.

Hal itu diungkapkan oleh ekonom senior, Rizal Ramli (RR) dalam video yang diunggah di akun YouTube Dr. Rizal Ramli bertajuk "Harga Kebutuhan Pokok Naik. Kebijakan Pemerintah Memukul Daya Beli Rakyat, Ini Solusi Rizal Ramli" yang diunggah pada Minggu (6/3).

Menurut RR, terdapat dua persoalan yang terjadi soal langkanya minyak goreng maupun kedelai.


"Contohnya adalah sawit, Indonesia tuh eksportir CPO paling besar di dunia, ngatur gitu aja gak bisa, karena jatah domestik pasti dipakai untuk ekspor karena lebih menguntungkan," ujar RR dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu siang (6/3).

Pemerintahan Jokowi kata RR, tidak ada rencana untuk swasembada kedelai serta kebijakannya tidak mendukung peningkatan produksi oleh petani.

"Contohnya, harga beli Kedelai dari petani hanya Rp 5 ribu. Harga di retail Kedelai itu hampir Rp 11 ribu kedelai ex impor," kata RR.

Apalagi kata RR, produktivitas kedelai di Indonesia sangat rendah, hanya 1,5 sampai dengan 1,6 ton per hektare. Padahal, negara-negara lain seperti Brazil dan Argentina lebih unggul mencapai dua kali lipat dari Indonesia.

"Nah ini 7 tahun Pemerintah Jokowi, tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas bibit, sehingga produktivitas bisa dinaikkan dua kali," terang RR.

Selain itu kata RR, tidak ada insentif untuk petani lokal yang membuat petani untung untuk menanam kedelai.

Akan tetapi, pemerintah mengambil solusi gampang, dengan cara impor.

"Ada masalah import, kalau itu sih gak perlu Pemerintah yang canggih, pedagang aja yang suruh kerjain itu. Sayangnya policy untuk memperbesar suplay baik kedelai dan lain-lain, itu nyaris gak ada," pungkas RR.


Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Update: Korban Jiwa Longsor Bandung Barat 16 Orang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:52

Dede Sulaeman Wafat, Rencana MSBI Datangi Kantor FIFA di Zurich Dijadwal Ulang

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:35

Kapolri Naikkan Pangkat Dua Anggota Polisi yang Tewas Tertabrak Truk TNI

Minggu, 25 Januari 2026 | 21:33

Kabar Duka Mantan Striker Timnas Dede Sulaeman Wafat di Lapang Bola

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:58

Saut Minta KPK Selidiki Sengkarut Coretax

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:50

PT ARA Bantah Gunakan Dokumen Palsu

Minggu, 25 Januari 2026 | 20:26

Debut Apik Raymond-Joaquin

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:46

Tim Hukum Nadiem Makarim Tak Siap Hadapi JPU

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:32

Wapres Gibran Minta Maaf ke Korban Longsor Bandung Barat

Minggu, 25 Januari 2026 | 19:18

Korupsi Sektor Pajak Terjadi karena Penyelewengan Kekuasaan

Minggu, 25 Januari 2026 | 18:59

Selengkapnya