Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Tolak Zona Larangan Terbang di Ukraina, Putin: Setiap Sanksi Barat Berarti Deklarasi Perang

MINGGU, 06 MARET 2022 | 07:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Beragam sanksi berat yang diberlakukan oleh negara-negara terhadap Rusia setara dengan deklarasi perang. Untuk itu, negara yang memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina akan dianggap sebagai pihak yang berkonflik.

Begitu peringatan yang dikatakan oleh Presiden Rusia Vladimir putin ketika berbicara di pusat pelatihan Aeroflot di Moskow pada Sabtu (5/3).

"Sanksi yang dikenakan ini mirip dengan deklarasi perang," kata Putin, seperti dikutip Radio Free Europe.


Dalam kesempatan tersebut, Putin juga mengecam seruan Presiden Volodymyr Zelensky agar NATO memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Ia mengatakan, mereka yang memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina akan dianggap sebagai pihak yang berkonflik.

"Saat itu juga, kami akan melihat mereka sebagai pihak dalam konflik militer, dan tidak peduli siapa anggota mereka," jelas Putin.

NATO sendiri telah menolak untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Aliansi tersebut menilai langkah itu dapat menyebabkan lebih banyak kematian warga sipil dari serangan militer Rusia di Ukraina.

NATO berpendapat bahwa mengirim pesawat aliansi untuk berpatroli di wilayah udara Ukraina berarti menembak jatuh pesawat-pesawat tempur Rusia, yang menurut aliansi akan berisiko perang penuh di Eropa.

Namun Zelensky mengkritik dan menyebut NATO memberikan izin kepada Rusia untuk membombardir Ukraina.

"Hari ini kepemimpinan aliansi memberi lampu hijau untuk pemboman lebih lanjut di kota-kota dan desa-desa Ukraina," kata Zelenskiy.

Sejak serangan Rusia dimulai pada 24 Februari ke Ukraina, negara-negara Barat telah memberlakukan berbagai sanksi ekonomi yang semakin ketat terhadap Moskow.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya