Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Tolak Zona Larangan Terbang di Ukraina, Putin: Setiap Sanksi Barat Berarti Deklarasi Perang

MINGGU, 06 MARET 2022 | 07:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Beragam sanksi berat yang diberlakukan oleh negara-negara terhadap Rusia setara dengan deklarasi perang. Untuk itu, negara yang memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina akan dianggap sebagai pihak yang berkonflik.

Begitu peringatan yang dikatakan oleh Presiden Rusia Vladimir putin ketika berbicara di pusat pelatihan Aeroflot di Moskow pada Sabtu (5/3).

"Sanksi yang dikenakan ini mirip dengan deklarasi perang," kata Putin, seperti dikutip Radio Free Europe.


Dalam kesempatan tersebut, Putin juga mengecam seruan Presiden Volodymyr Zelensky agar NATO memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Ia mengatakan, mereka yang memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina akan dianggap sebagai pihak yang berkonflik.

"Saat itu juga, kami akan melihat mereka sebagai pihak dalam konflik militer, dan tidak peduli siapa anggota mereka," jelas Putin.

NATO sendiri telah menolak untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Aliansi tersebut menilai langkah itu dapat menyebabkan lebih banyak kematian warga sipil dari serangan militer Rusia di Ukraina.

NATO berpendapat bahwa mengirim pesawat aliansi untuk berpatroli di wilayah udara Ukraina berarti menembak jatuh pesawat-pesawat tempur Rusia, yang menurut aliansi akan berisiko perang penuh di Eropa.

Namun Zelensky mengkritik dan menyebut NATO memberikan izin kepada Rusia untuk membombardir Ukraina.

"Hari ini kepemimpinan aliansi memberi lampu hijau untuk pemboman lebih lanjut di kota-kota dan desa-desa Ukraina," kata Zelenskiy.

Sejak serangan Rusia dimulai pada 24 Februari ke Ukraina, negara-negara Barat telah memberlakukan berbagai sanksi ekonomi yang semakin ketat terhadap Moskow.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya