Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Biar Tidak Dicurigai, Jokowi Pecat Saja Menteri Usulkan Kudeta Konstitusi

SABTU, 05 MARET 2022 | 22:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo harus bisa membuktikan bahwa Istana tidak terlibat dengan santernya isu "kudeta konstitusi" seiring hangatnya wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, Jokowi harus tegas memecat anggota kabinetnya yang diduga bermanuver dibalik wacana itu.

"Jokowi harus berhentikan menteri yang usulkan Kudeta Konstitusi," ujar Anthony Budiawan dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Sabtu (5/3).


Dikatakan Anthony, Jokowi sebagai kepala negara seharusnya sudah paham kalau jabatannya dibatasi konstitusi, yakni paling lama dua periode dengan satu periode lima tahun.

Sehingga, kata dia, penting bagi Jokowi memecat orang yang mengusulkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Setidaknya, nama Jokowi akan bersih dari tuduhan bahwa wacana itu dimotori orang-orang Istana.

"Bersihkan nama presiden dari makar kedaulatan rakyat. Kalau tidak, publik curiga terus Istana terlibat dan dalang dari semua ini," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya