Harapan Muhammadiyah, Pemerintah Lebih Aktif dan Proaktif Terlibat Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan keprihatinan atas peperangan yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Sebab peperangan tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun luka-luka.

Begitu bunyi pernyataan resmi PP Muhammadiyah yang ditandatangani langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, Kamis (3/3).

“Sebagian korban adalah masyarakat sipil. Peperangan bukanlah jalan keluar menyelesaikan masalah,” bunyi pernyataan tersebut.

PP Muhammadiyah juga mendesak kedua belah pihak untuk dapat melakukan gencatan senjata dan mencoba mencari solusi damai melalui meja perundingan.

Di satu sisi, PBB, khususnya Dewan Keamanan juga harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri peperangan karena akan menimbulkan masalah yang kompleks baik ekonomi, politik, kemanusiaan, perdamaian global, dan masalah-masalah lainnya.

Tidak lupa Indonesia memberi apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah membuat seruan agar pertempuran diakhiri.

“Akan tetapi, Pemerintah Indonesia hendaknya bisa lebih aktif dan proaktif terlibat dalam penyelesaian peperangan Rusia-Ukraina dan berbagai dampak yang ditimbulkannya,” sambung pernyataan itu.

Muhammadiyah turut mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak terpengaruh oleh provokasi dan propaganda kedua belah pihak yang berusaha mencari dukungan politik internasional.

Bagi Muhammadiyah, peperangan Rusia-Ukraina bukanlah karena masalah agama. Karena itu, masyarakat dan umat Islam, hendaknya tetap menjaga kerukunan dan persatuan dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Terakhir, PP Muhammadiyah berpesan bahwa di tatanan dunia baru yang menjunjung demokrasi dan perdamaian, semestinya dibangun hubungan antar negara dan bangsa yang lebih adil, saling menghormati, dan menjauhkan tindakan hegemoni dalam bentuk apapun.

“Karena pada dasarnya semua negara dan bangsa di muka bumi ini memiliki kesetaraan,” tutup rilis tersebut.