Berita

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir/Net

Politik

Harapan Muhammadiyah, Pemerintah Lebih Aktif dan Proaktif Terlibat Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina

KAMIS, 03 MARET 2022 | 22:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan keprihatinan atas peperangan yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Sebab peperangan tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun luka-luka.

Begitu bunyi pernyataan resmi PP Muhammadiyah yang ditandatangani langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, Kamis (3/3).

“Sebagian korban adalah masyarakat sipil. Peperangan bukanlah jalan keluar menyelesaikan masalah,” bunyi pernyataan tersebut.


PP Muhammadiyah juga mendesak kedua belah pihak untuk dapat melakukan gencatan senjata dan mencoba mencari solusi damai melalui meja perundingan.

Di satu sisi, PBB, khususnya Dewan Keamanan juga harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri peperangan karena akan menimbulkan masalah yang kompleks baik ekonomi, politik, kemanusiaan, perdamaian global, dan masalah-masalah lainnya.

Tidak lupa Indonesia memberi apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah membuat seruan agar pertempuran diakhiri.

“Akan tetapi, Pemerintah Indonesia hendaknya bisa lebih aktif dan proaktif terlibat dalam penyelesaian peperangan Rusia-Ukraina dan berbagai dampak yang ditimbulkannya,” sambung pernyataan itu.

Muhammadiyah turut mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak terpengaruh oleh provokasi dan propaganda kedua belah pihak yang berusaha mencari dukungan politik internasional.

Bagi Muhammadiyah, peperangan Rusia-Ukraina bukanlah karena masalah agama. Karena itu, masyarakat dan umat Islam, hendaknya tetap menjaga kerukunan dan persatuan dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Terakhir, PP Muhammadiyah berpesan bahwa di tatanan dunia baru yang menjunjung demokrasi dan perdamaian, semestinya dibangun hubungan antar negara dan bangsa yang lebih adil, saling menghormati, dan menjauhkan tindakan hegemoni dalam bentuk apapun.

“Karena pada dasarnya semua negara dan bangsa di muka bumi ini memiliki kesetaraan,” tutup rilis tersebut.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya