Andi Yusran Curiga Wacana Penundaan Pemilu Sengaja Digulirkan untuk Alihkan Isu Kakap IKN

Wacana penundaan Pemiliuhan Umum (Pemilu) serentak 2024 ditengarai sebagai upaya rezim mengalihkan isu kakap pembangunan Ibu KOta Negara (IKN) baru.

Pandangan ini disampaikan oleh pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran, Kamis (3/3).

Menurut Andi, penundaan Pemilu mustahil direalisasikan. Argumentasi Andi, penundaan sama dengan melabrak konstitusi dan memiliki resistensi yang masif terutama dari Caleg dan Capres yang terganggu impiannya untuk meraih tahta.

"Penundaan Pemilu dengan tanpa didahului amandemen UUD 1945 bisa menjadi pintu pembuka ‘revolusi sosial’ karena ilegal atas pengelola negara, khusunya Presiden dan pembantu-nya serta para anggota legislatif di semua tingkatan," demikian analisa Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam, (3/3).

Ia menaruh curiga isu penundaan Pemilu sengaa digulirkan oleh bagian dari koalisi pemerintah karena mega proyek IKN.

Dalam pandangan Andi, mega proyek IKN yang nampak dipaksakan terindikasi jadi praktik malpraktik kebijakan. Dampak dari malpraktik itu adalah melahirkan sebuah Undang Undang yang cacat secara konstitusional.

Target dari pengalihan isu itu, tambah Doktor politik Universitas Padjajaran ini adalah menghilangkan memori publik akan kecacatan UU IKN.

"Saya curiga jangan-jangan isu penundaan Pemilu tersebut sebagai bagian dari upaya pengalihan isu kelas kakap seperti mega proyek IKN," pungkas Andi.