Mantan Duta Besar RI untuk Ukraina, Yuddy Chrisnandi/Net
Keputusan Indonesia menyetujui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menekan Rusia atas serangannya ke Ukraina, disayangkan oleh banyak pihak.
Resolusi tersebut disetujui oleh Indonesia dan 140 negara lainnya selama sesi darurat pada Rabu (2/3). Sementara lima negara tidak setuju, dan 35 lainnya abstain.
Dalam resolusi tersebut, PBB mengutuk langkah Presiden Vladimir Putin yang memutuskan untuk menempatkan persenjataan nuklir Rusia pada posisi siaga.
Menanggapi langkah tersebut, mantan Duta Besar RI untuk Ukraina, Prof. Yuddy Chrisnandi menilai, posisi Indonesia seharusnya tidak menyiratkan dukungan terhadap negara yang tengah berkonflik.
Alih-alih, Indonesia harus mengimplementasikan politik luar negeri bebas aktif. Terlebih, lanjut dia, Indonesia sedang memegang Presidensi G20 dan dikenal sebagai pemimpin ASEAN.
Yuddy mengatakan, Indonesia bisa berperan untuk mengumpulkan negara ASEAN, seperti pemimpin Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang mengumpulkan negara-negara Eropa di Brussel dalam satu hari untuk membahas situasi di Ukraina.
"Sebagai pemimpin G20 ini, sejauh mana perannya, kira-kira ada tidak pengaruhnya
pressing (tekanan) diplomasi dalam situasi seperti ini," kata Yuddy dalam keterangannya yang diterima redaksi pada Kamis (3/3).
"Apakah sebagai pemimpin ASEAN juga bisa membicarakan ini, menjadi suara ASEAN untuk menyelesaikan konflik Rusia vs Ukraina," imbuh mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) itu.
Selain itu, ia juga menekankan, Indonesia perlu melakukan terobosan diplomasi yang efektif dan aktif.
Dalam hal ini, Indonesia bisa menjadi poros alternatif dengan memanfaatkan perannya sebagai Presidensi G20 yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang.
"Kita harus menjadi poros alternatif, misalkan Rusia menginginkan pertemuan di Belarus, Ukraina minta di Israel dan Indonesia bisa menawarkan di Bali. Ini akan menjadi poros menarik,†demikian Yuddy.
