Produksi Kebijakan Berpotensi Kucing-kucingan Jika Pemilu Ditunda hingga Pembangunan IKN Rampung

Jangka waktu penundaan Pemilu Serentak 2024 yang diduga berlangsung hingga saat ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur rampung menimbulkan kecurigaan.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam meyakini, publik akan berpikir ada agenda politik yang memuluskan perubahan pemilihan presiden (pilpres) apabila pemilu ditunda hingga IKN rampung.

Pasalanya, publik bakal melihat kebijakan yang akan disusun pasca penundaan pemilu bakal dilakukan di IKN baru, dan bakal sulit diawasi secara langsung oleh masyarakat.

"Kalau infrastruktur dasar IKN sudah selesai dalam masa dua tahun penundaan pemilu misalnya, bukan tidak mungkin sidang umum MPR, rapat paripurna DPR, dilakukan di IKN," ujar Khoirul dalam diskusi virtual Paramadina Democracy Forum pada Rabu (2/3).

"Pertanyaan sederhananya, kalau ada suara yang tidak sesuai siapa yang bisa berdemonstrasi di IKN," sambungnya.

Kemungkinan tersebut, menurut Khoirul, jangan sampai mencederai maksud pemindahan IKN yang diharapkan menjadi simbol pembangunan nasional.

"Tetapi pada saat yang sama justru menyabotase pilar demokrasi itu sendiri. Kalau sudah begitu siapa yang bisa berdemonstrasi di sana?" tuturnya.

Oleh karena itu, Khoirul tak bisa memungkiri adanya potensi perubahan kebijakan kepemiluan usai penundaan pemilu, karena masyarakat sudah sering melihat pemerintah saat membuat kebijakan sedikit melibatkan publik.

"Kalau proses pengambilan kebijakan dilakukan kucing-kucingan, dan untuk mengakomodir kepentingan ekonomi politik tertentu, bagaimana selanjutnya kalau proses kebijakan publik ditarik ke ruang gelap, misalnya pengambilan keputusan terkait pilpres secara tidak langsung, itu sangat memungkinkan," tutupnya.