Berita

Illustrasi/Net

Kesehatan

170 Ribu Vaksin AstraZeneca Kedaluwarsa, Begini Penjelasan Dinkes Lampung

RABU, 02 MARET 2022 | 11:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebanyak 170 ribu vaksin Covid-19 jenis AstraZeneca di Lampung telah kedaluwarsa per 28 Februari 2022. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana.

"Betul sekitar 170 ribu AstraZeneca masuk kedaluwarsa Senin kemarin. Untuk Vaksin Sinovac sudah habis kita gunakan,” jelas Reihana kepada Kantor Berita RMOLLampung, melalui pesan WhatsApp, Rabu (2/3).

Ia menjelaskan, Dinkes Lampung memang menerima vaksin yang nyaris kedaluwarsa dari pusat, hanya sekitar 22 hari. Pihaknya juga langsung melaporkan ke Kementerian Kesehatan dan diminta dialokasikan ulang.


“Pengirimannya sudah sangat telat dan kami tahu tidak akan bisa menghabiskan, tapi dari Kementerian Kesehatan tidak melakukan realokasi," sambungnya.

Ia melanjutkan, vaksin kedaluwarsa tersebut juga berasal dari seluruh kabupaten kota. Saat ini, vaksin tersebut disimpan di gudang Dinkes Provinsi Lampung untuk selanjutnya menunggu arahan dari Kemenkes.

“Kita masih menunggu arahan dari kementerian seperti apa, karena kadang ada yang diperpanjang expired-nya,” jelas dia.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo mengatakan, Kadinkes Reihana pernah membahas hal ini. Di mana, vaksin AstraZeneca dengan masa kedaluwarsa 22 hari itu harus didistribusikan ke kabupaten kota.

Menurut Deni, persoalan lainnya adalah masyarakat masih memilih jenis vaksin yang digunakan. Kebanyakan menganggap AstraZeneca memiliki efek samping yang cukup kuat sehingga kurang diminati.

Untuk itu, DPRD Provinsi Lampung menyarankan agar Kemenkes mendistribusikan seluruh vaksin dengan masa kedaluwarsa yang lebih panjang.

"Bila memberikan vaksin agar expired-nya jangan terlalu pendek dengan jenis apapun, agar tidak mubazir karna jika tidak terpakai maka harus dikembalikan," pintanya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya