Berita

Beberapa mantan petinggi organ kepemudaan yang menolak Pemilu ditunda desak PKB dan PAN dibubarkan/RMOL

Politik

Ramai-ramai Menolak Pemilu Ditunda, Aktivis Pemuda Desak PKB dan PAN Dibubarkan

SELASA, 01 MARET 2022 | 16:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Suara penolakan terhadap usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 juga disampaikan sejumlah aktivis degan latar belakang organisasi yang berbeda.

Sejumlah organisasi kepemudaan secara tegas menolak usulan penundaan Pemilu yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden.

Mereka di antaranya Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia Muhtadin Sabili, Mantan Ketum GMKI Korneles Galanjinjinay, dan Ketum DPP GEMA Mathlaul Anwar Ahmad Nawawi.


Muhtadin Sabili menyampaikan pandangannya terkait wacana penundaan Pemilu yang dinilai sebagai satu gagasan yang menunda perbaikan sosial dan politik.

Sedangkan implikasi dari penundaan pemilu adalah memperpanjang masa jabatan presiden, dan menurut Sabili, akan memperpanjang penderitaan rakyat.

"Maka jika ada (upaya) amandemen, itu adalah akal-akalan dan merupakan kudeta konstitusi. Saya justru mengusulkan pembubaran Parpol yang mengusulkan ini," ujar Sabili kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (1/3).

Hal yang sama disampaikan Ketum DPP GEMA Mathlaul Anwar Ahmad Nawawi. Dia mengingatkan konsekuensi dari pengunduran waktu pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden.

Di mana menurutnya, wacana itu juga bisa berimplikasi terhadap ratusan kepala daerah yang periodesasinya selesai dan berpotensi menuntut hal yang sama.

"Ini adalah kekeliruan, jika dipaksakan. Kita tidak boleh diam dan harus mengerahkan kekuatan massa mengepung DPR/MPR," kata Nawawi.

Adapun Mantan Ketum GMKI Korneles Galanjinjinay mengatakan, bangsa ini mengalami krisis keteladanan dan negarawan dari sejumlah ketua umum parpol.

"Jadi dari pada menjadi beban bagi rakyat, menjadi beban bagi generasi muda, saran saya sebaiknya para ketum parpol itu mengudurkan diri dari panggung politik nasional, karena mereka sama sekali tidak berfaedah bagi rakyat, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya," kata Korneles.

Ditegaskan Kornelis, Ketum Parpol yang mengusulkan penundaan Pemilu itu tidak punya integritas, etika dan moral politik.

"Mereka mental politisi pecundang, 'Machiavellian', sudah terbukti mereka itu tidak dipercaya oleh rakyat, sehingga tidak punya nilai jual. Karena itulah mereka ramai-ramai memainkan isu sabotase Pemilu 2024," tegasnya menutup.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya