Jokowi: TNI-Polri Tak Bisa Ikut dalam Urusan Demokrasi

Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa disiplin tentara dan kepolisian berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

“Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).

“Di tentara itu gak ada namanya demokrasi, gak ada bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan. Hei gak boleh,” ujar Jokowi mengingatkan.

Jokowi menginginkan agar hal fundamentan di TNI-Polri tersebut betul-betul dipastikan dan ditegakan kembali. Dengan begitu, kata Jokowi bisa membawa masyarakat ke dalam kedisiplinan nasional.

Kedisiplinan itu, kata Jokowi juga harus dipegang teguh oleh keluarga TNI-Polri. Kepala negara itu menginginkan agar tidak ada keluarga TNI-Polri berbicara semaunya atas nama demokrasi.

“Sekali lagi di tentara di polisi tidak bisa seperti itu, harus dikoordinir oleh kesatuan,” tekan Jokowi.

Sebab, Jokowi mengungkapkan kehawatirannya saat melihat Whatsapp Grup (WAG) personel TNI-Polri. Namun ia tak menyampaikan WAG yang ia lihat apakah berisi perwira tinggi, menengah atau level bintara.

Dalam WAG itu, Jokowi menemukan adanya ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

“Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," tegas Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa kedisiplinan aparat TNI-Polri itu berbeda dengan sipil. Jika dibiarkan, kata Jokowi berpotensi menjadi penyimpangan besar dan hal itu mengakibatkan TNI-Polri kehilangan kedisiplinannya.

"Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar, dan kita akan kehilangan kedisiplinan TNI maupun Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan, itu saya ingatkan," tegas dia.