Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Sanksi Hancurkan Ekonomi, Miliarder Rusia Desak Putin Hentikan Invasi ke Ukraina

SELASA, 01 MARET 2022 | 16:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sejumlah miliarder Rusia mendesak Vladimir Putin untuk menghentikan perang yang ia buat di Ukraina.

Di antara miliarder tersebut adalah Mikhail Fridman dan Oleg Deripaska. Mereka mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan menjadi bencana.

Akibat dari invasi, negara-negara barat memblokir beberapa bank Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT. Setelahnya, mata uang rusia jatuh sekitar 30 persen terhadap dolar AS.


Di samping itu, Amerika Serikat (AS) juga mengumumkan lebih banyak sanksi untuk melumpuhkan aset bank sentral Rusia di Amerika atau yang dipegang oleh orang Amerika.

Pemerintahan Joe Biden memperkirakan langkah tersebut dapat berdampak pada “ratusan miliar dolar” pendanaan Rusia.

Pejabat administrasi Biden mengatakan Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Jepang, Uni Eropa, dan lainnya akan bergabung dengan AS dalam menargetkan bank sentral Rusia.

Sanksi tersebut tampaknya membuat miliarder-miliarder Rusia kewalahan.

Miliarder Fridman, yang lahir di bagian barat Ukraina, mengatakan konflik tersebut membuat hubungan antara dua orang Slavia timur, Rusia dan Ukraina, yang telah bersaudara selama berabad-abad, menjadi buruk.

"Saya lahir di Ukraina Barat dan tinggal di sana sampai saya berusia 17 tahun. Orang tua saya adalah warga negara Ukraina dan tinggal di Lviv, kota favorit saya," tulis Fridman dalam surat kepada Putin.

"Krisis ini akan menelan korban jiwa dan merusak dua negara yang telah bersaudara selama ratusan tahun," kata Fridman.

Miliarder Rusia lainnya, Oleg Deripaska, menyerukan agar pembicaraan damai dimulai secepat mungkin.

Seorang miliarder di Moskow mengatakan perang akan menjadi bencana dan konsekuensinya akan sangat berdampak.

"Ini akan menjadi bencana besar dalam segala hal, untuk ekonomi, untuk hubungan dengan seluruh dunia, untuk situasi politik," kata miliarder itu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya