Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Rusia vs Ukraina: Perang, Dagang, dan Ekonomi

OLEH: Dr MAHMUD SYALTOUT*
SELASA, 01 MARET 2022 | 09:40 WIB

SAYA coba menganalisa kasus perang Rusia-Ukraina karena sudah pernah menggeluti isu ini sejak menulis Disertasi Doktoral di Paris dulu.

Dalam kajian itu, khususnya terkait bagaimana Asia menjadi "the Hottest Zone during the Cold War", di mana perang (panas) betulan terjadi, bukan cuma perang "dingin", mulai Perang Korea, Perang Vietnam, sampai tentu saja Konfrontasi Indonesia Malaysia.

Dalam riset yang saya lakukan membuktikan bahwa "Pax Mercatoria" - Perdamaian melalui perdagangan (wabil khusus multilateral neoliberal) hanyalah ilusi dan bahkan cuma mitos.


Temuan riset itu terkait perang-perang di Asia saat Perang Dingin, menunjukkan bahwa perang tidak selalu menyebabkan perdagangan sepenuhnya terhenti, dan tidak selalu perdagangan yang semakin tinggi volume maupun nilainya antar negara menyebabkan perang antarnegara tersebut hanya "great illusion", dan bahkan justru sebaliknya, bisa jadi antar negara tersebut tidak bisa menghindar dari untuk tidak berperang satu sama lain.

Bahkan kita pun tahu bahwa hipotesis Norman Angell bahwa perang antara Jerman dan Inggris "Great Illusion" karena kedua negara tersebut sangat kuat ikatan perdagangannya, yang ditulis pada tahun 1909, langsung dibantah oleh fakta sejarah.

Perang Dunia I terjadi 5 tahun kurang setelah terjadi setelah karya Norman Angell terbit, dan kemudian disusul oleh Perang Dunia II, yang lagi-lagi menempatkan Jerman justru berhadapan dengan Inggris.

Pada saat perang, ternyata tidak semua pihak menjadi buntung, rugi, defisit dan mengalami krisis perdagangan maupun ekonomi. Ada beberapa negara yang justru diuntungkan dengan munculnya bukan hanya ketegangan konflik antar negara, tapi juga perang yang terbuka.

Pengaruh Konflik Rusia vs Ukraina

Lalu bagaimana pengaruh konflik Rusia vs Ukraina kali ini?

Menurut pengamatan saya temuan dalam disertasi yang saya ajukan dulu masih tetap relevan.

Untung dan rugi secara ekonomi maupun perdagangan dalam konflik Rusia vs Ukraina ini bukan hanya bergantung pada sisi mana kita berpihak secara politik (apakah Pro-Rusia ataukah Pro-Ukraina), tapi juga bergantung pada inter-dependensi perdagangan kita apakah dengan jejaring dagang aliansi besar Russia ataukah aliansi Ukraina-US-EU dan juga secara khusus pada komoditas ekspor dan impor kita.

Cuplikan beberapa berita dalam kolase foto berikut, menunjukkan bagaimana konflik Rusia vs Ukraina justru menaikkan sangat drastis beberapa komoditas, khususnya minyak, gas bumi, perak, emas, nikel dan alumunium, serta beberapa mineral lainnya seperti palladium dll.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia saat ini bukan lagi eksportir minyak dan gas, bahkan justru kita sudah menjadi negara importir.

Harga minyak dan gas bumi yang semakin tinggi pasca meningkatnya eskalasi konflik Rusia vs Ukraina, dalam jangka panjang dapat merugikan Indonesia. Jika tidak disiasati betul, dengan adanya economic shock terhadap APBN karena pandemi Covid-19, maka harga minyak dan gas yang tinggi akan semakin membebani APBN kita.

Pertumbuhan ekonomi kita yang lumayan membaik tahun 2021, bisa jadi terdampak. Namun, aku berharap Kabinet Pak Jokowi, khususnya tim Bu Sri Mulyani, bisa memitigasinya dengan baik.

Di lain sisi, Indonesia saat ini dikenal sebagai negara penghasil emas, perak, alumunium dan nikel yang saat ini juga ikutan naik pasca meningkatnya eskalasi konflik Rusia vs Ukraina.

Jika kita bisa mengoptimalkan peluang ini, ekonomi kita bukan hanya selamat dari ancaman defisit karena dampak naiknya harga migas, tapi juga bisa untung besar.

Namun, untuk mendapatkan untung besar, perlu strategi yang jitu terkait pertambangan, baik di hulu maupun hilirnya, termasuk tentu saja terkait pembangunan smelter dan lain-lainnya.

Di sini lah, saya melihat politik bebas aktif Indonesia menemukan relevansi dan signifikansinya.

*Pengajar Paramadina Graduate School of Diplomacy

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya