Jadi Tonggak Sejarah, Zulfikar Arse: Zero Tolerance untuk KKN di Pembangunan IKN Nusantara

Wacana memindahkan ibukota negara (IKN) sudah muncul sejak era Presiden Soekarno dan baru bisa dilakukan setelah ada landasan hukum berupan undang-undang di era Presiden Joko Widodo.

Begitu dikatakan anggota Komisi II DPR RI RI Zulfikar Arse Sadikin dalam webinar Borneo Muda dengan tema “Kesuksesan Pemindahan Ibu Kota Negara di Dunia, Potret Loncatan Kemajuan IKN Nusantara”, pada Sabtu (26/2).

"Pemindahan IKN adalah rencana lama yang akhirnya baru sungguh-sungguh dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang secara resmi sudah disahkan melalui UU 3/2022 tentang IKN Nusantara," kata Zulfikar.

Zulfikar mengatakan, IKN Nusantara yang akan dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini, akan menjadi sejarah baru bagi peradaban Indonesia.

"IKN Nusantara ini merupakan tonggak sejarah dari bangsa Indonesia sendiri yang berbeda dari ibukota sebelumnya yakni DKI Jakarta yang masih erat dengan pengaruh masa kolonial VOC dan Kerajaan Belanda," terangnya.

Untuk mensukseskan pembangunan IKN Nusantara, legislator Partai Golkar ini mengajak semua elemen bisa mengawal bersama-sama agar tidak terjadi penyimpangan.

"Penting bagi kita untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara ini, dengan spirit zero tolerance terhadap perilakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bisa menganggu berjalannya proses pembangunan," katanya.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fadjroel Rahman, mengklaim bahwa rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dinantikan duta besar negara sahabat.

Bahkan, kata mantan Jurubicara Presiden Jokowi ini, antusiasme negara sahabat sering kali tersirat dari pertanyaan kapan ibukota negara akan pindah.

"Waktu saya bertemu dengan para dubes di sini (Kazakhstan). Mereka tanya, kapan Indonesia pindah ke ibu kota negara yang baru? Semua sangat antusias," pungkas putra daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini.