tokoh masyarakat Banten, KH Aang Munawwar/Repro
Rencana pemindahan Ibukota yang dicanangkan pemerintah semakin serius. Terlebih DPR RI telah melakukan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN).
RUU IKN tersebut disahkan melalui rapat paripurna DPR pada 18 Januari lalu. UU tersebut disahkan terdiri dengan 11 bab dan 44 pasal.
Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat Banten, KH Aang Munawwar mengatakan, jika dia pribadi dan masyarakat Banten mendukung rencana pemerintah soal pemindahan Ibu Kota.
"Intinya kami tidak keberatan pemindahan Ibu Kota, karenanya saya pribadi dan masyarakat Banten umumnya mendukung rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). Soal permasalahan IKN, mudah-mudahan benang kusut soal dapat terurai seiring berjalannya waktu," ujar Aang di Jakarta Journalist Center (JJC) bertema "Ibu Kota Baru, Konsep Smart City, dan Kearifan Lokal yang Alami", Sabtu (26/2).
Menurut Aang, perpindahan Ibu Kota memang harus disegerakan dan tidak harus menunggu momen. Namun, rencana ini jangan sampai meninggalkan kesan tidak baik.
"Lebih itu baik disempurnakan dulu, sehingga apa yang dicita-citakan sebagai smart city berakhir menjadi smart people. Jadi indonesia dapat menjadi mercusuar yang kita dambakan," katanya.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Sulawesi Tengah, KH. Hamim. Menurutnya, sebagai orang Sulteng sudah menjadi kebiasaan orang Sulteng untuk berpindah dan memajukan suatu daerah.
"Saya sebagai orang Sulsel suka transformasi, karena karakter kita suka berpindah apalagi ini smart city, kita dukung jika ada rencana peradaban baru oleh pemerintah sekarang," ujar Hamim.
Menurut Hamim, dengan perpindahan Ibu Kota akan mengikis opini masyarakat tentang adanya Jawanisasi. Sehingga kebhinekaan akan menjadi sesuatu yang lebih nyata.
"Betapa strategisnya lokasi IKN baru kita, karena nanti tak ada Jawanisasi dan akan menjadi aspirasi kebhinekaan. Indonesia pasti akan utuh dengan adanya IKN baru ini," jelasnya.
Dalam diskusi ini turut hadir guru besar IPDN, Prof Djohermansyah Johan, Ketua Pandawa Nusantara Jabar, Rusman Nuryaman, dan tokoh masyarakat adat Kalimantan, Agustin Teras Narang.
