Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Langgar Konstitusi, KBA-KAMMI Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi

SABTU, 26 FEBRUARI 2022 | 19:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keluarga Besar Alumni KAMMI (KBA-KAMMI) menolak usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang ingin Pemilu 2024 diundur. Pasalnya, itu melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998.

Demikian disampaikan Ketua umum KBA-KAMMI, Taufiq Amrullah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/2).

"Ini melanggar konstitusi dan menciderai amanat reformasi. Rakyat berkorban membangun demokrasi tiba-tiba ada gerakan yang mengkhianati mandat rakyat," kata Taufiq.


Taufik yang adalah mantan Ketua Umum KAMMI ini menilai, akan berbahayanya apabila konstitusi atau UUD 1945 diobrak-abrik yang dalam hal ini melalui wacana pemusnahan Pemilu 2024 karena masa jabatan Presiden bertambah. 

"Awalnya dihembuskan perlahan. Kemudian menjadi seolah aspirasi pengusaha, petani dan lainnya. Lalu diteruskan oleh elit parpol ke presiden. Ditambah dengan bumbu survey kepuasan publik. Lalu menggelinding. Ujungnya nanti kita mendengar kalimat: Kalau rakyat menghendaki...,"  katanya.

Menurut dia, jika wacana itu diteruskan oleh para elite politik maka rakyat, tokoh bangsa hingga masyarakat sipil akan bersuara dan mengingatkan Presiden Jokowi.

"Ingat, mandat rakyat pada Pemilu 2019 hanya sampai 2024. Kalau diperpanjang, lembaga mana yang berwenang memutuskan. Apakah MPR atau Mahkamah Agung akan melantik perpanjangan kekuasaan tanpa mandat rakyat? Apakah Presiden, anggota DPR, mau perpanjang kuasa tanpa keringat Pemilu?" katanya.

"Jangan sampai demi IKN dan stabilitas ekonomi, pemerintah berkuasa mengorbankan demokrasi dan amanat reformasi. Pak presiden Jokowi jangan mau dijebak dan dijerumuskan, roda berputar, tinggalkanlah legacy terbaik untuk Indonesia tercinta" demikian Taufiq.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya