Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Dominggus Oktavianus/RMOL
Pemerintah Indonesia harus bisa mengantisipasi dampak konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina agar rakyat tidak kembali dibebankan dengan harga kebutuhan pokok yang mengalami inflasi dan kelangkaan di pasaran.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Dominggus Oktavianus, yang menilai konflik antara Rusia dengan Ukraina merupakan bukti nyata bahwa nafsu imperialistik masih eksis hingga hari ini meski perang dingin sudah berlalu 30 tahun lalu.
"Saya simpulkan konflik yang terjadi sekarang tidak lepas dari nafsu penguasaan teritori dan mempertahankan hegemoni," ujar Dominggus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (25/2).
Menurut Dominggus, terdapat dua hal yang perlu disikapi pemerintah Indonesia terkait situasi ini.
Pertama, berdasarkan politik internasional yang bebas aktif, Indonesia bersama negara-negara yang netral lainnya seperti India dan Brazil perlu terlibat mendorong penurunan eskalasi.
Capaiannya adalah, kesepakatan Rusia menarik pasukan dari Ukraina, dibarengi tindakan Amerika Serikat (AS) menghentikan ekspansi NATO di Eropa, serta menghentikan sokongannya terhadap pemerintah Ukraina yang memerangi rakyat Donetsk dan Luhansk sebagai teroris.
"Selain itu, secara ekonomi Indonesia harus mengantisipasi dampak perang dengan naiknya harga minyak dan komoditi lainnya. Rakyat Indonesia sudah terdampak naiknya harga CPO (Crude Palm Oil) dan kedelai, jangan sampai semakin payah nantinya," kata Dominggus.
Dominggus bercerita, dalam melihat konflik antara Rusia dan Ukraina terdapat dua narasi yang berkembang. Pertama, Rusia telah melanggar hukum Internasional dengan melakukan invasi ke dalam wilayah atau teritori Ukraina.
"Narasi atau pandangan ini mewakili opini banyak kalangan dan media di Barat," kata Dominggus.
Sedangkan pandangan yang kedua, yaitu bahwa Rusia melakukan "operasi militer" untuk melindungi rakyat di dua Republik yang baru memproklamirkan diri merdeka dari Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk.
"Sebagaimana Krime yang sudah lebih dulu memisahkan diri, masyarakat di Donetsk dan Luhans merasa lebih dekat dengan Rusia, baik secara politik maupun budaya," jelas Dominggus.
Dominggus juga menyoroti opini yang berkembang di Indonesia sebagian besar menaruh simpati kepada Rusia. Menurut Dominggus, kemungkinan publik Indonesia merasa tindakan Presiden Rusia, Vladimir Putin mewakili kebosanan pada dominasi dan superiortas Amerika Serikat.
"Saya amati konten yang berseliweran di Tiktok, komentar-komentar berita di Youtube dan sebagainya, sebagian besar menaruh simpati pada Rusia. Sampai-sampai muncul istilah plesetan FPI (Fans Putin Indonesia)," pungkas Dominggus.
