Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an/RMOL
Usul penundaan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 yang disampaikan PKB dan PAN diprediksi memberikan dampak buruk pada indeks demokrasi Indonesia.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an mengatakan, pemilu menjadi salah satu unsur penilaian dalam proses perjalanan demokrasi di suatu negara.
Sehingga menurutnya, apabila pemerintah dan parlemen mengamini usulan penundaan pemilu yang disampaikan PKB dan PAN, bukan tidak mungkin indeks demokrasi Indonesia kembali turun.
"Ini makin memperburuk citra kita sebagai negara demokrasi. Apalagi indeks demokrasi kita dari tahun ke tahun semakin turun. Kalau ini (penundaan) diberlakukan, pasti akan turun drastis," ujar Ali kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/2).
Secara kelembagaan, ditegaskan Ali, Arus Survei Indonesia menolak agenda elite dan parpol yang dalam usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 tersirat pesan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan, salah satu alasan PAN mengusulkan penundaan pemilu adalah karena melihat hasil survei yang menyatakan 70 persen responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
"Ini akan mencederai kesepakatan kita bersama, mencederai konstitusi kita yang sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa pemerintahan itu lima tahun, dan diperpanjang melalui pemilu," tandasnya.
Berdasarkan laporan indeks Demokrasi tahun 2020 yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia mencatatkan skor terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.
Pada tahun 2020, peringkat Indeks Demokrasi Indonesia berada di urutan ke-64, atau sama dari tahun sebelumnya. Akan tetapi dari segi skor terjadi penurunan dari 6.48 di tahun 2019 menjadi 6.3 pada 2020.
Sementara pada tahun 2021 kemarin, Indeks Demokrasi Indonesia menduduki peringkat ke-52 dengan skor 6,71.
Meski dari peringkat dan skor naik, EIU menempatkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat atau
flawed democracy.
Demokrasi yang cacat yang dimaksud EIU di antaranya masih memiliki sejumlah masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintahan yang belum optimal.
