Pengamat politik Jamiluddin Ritonga/Net
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan mengundur pemilihan umum 2024 satu atau dua tahun. Alasannya, dunia usaha menginginkan agar Indonesia pulih secara ekonomi baru memikirkan politik.
Sikap politik Cak Imin, diiyakan oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Argumentasi politik Zulhas hampir serupa dengan Cak Imin. Bahwa masa jabatan Presiden perlu ditambah.
Menyikapi hal tersebut, pengamat politik Jamiluddin Ritonga berpendapat, ide untuk memundurkan pemilu merupakan bentuk dari keserakahan kekuasaan yang dibekingi oligarki.
"Cak Imin hanya menyuarakan kepentingan para oligarki yang ingin lebih lama menikmati keuntungan ekonomi bila pemilu diundur. Keinginan para oligarki itu sejalan dengan pihak-pihak yang haus kekuasaan. Mereka merasa tidak cukup berkuasa 10 tahun,†ucap Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/2).
Dia menambahkan, pertimbangan keberlangsungan ekonomi sebagaimana yang disuarakan pebisnis hanya sebatas justifikasi atau penegasan bahwa di balik itu ada kepentingan oligarki yang haus kekuasaan.
"Seolah-olah dikondisikan hanya pemerintahan inilah yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi,†imbuhnya.
Jamiluddin mengatakan, argumentasi politik itu juga disuarakan Airlangga Hartarto setelah bertemu petani sawit di Riau.
Airlangga konon mendapat titipan dari petani agar pemilu diundur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Model politik mobilisasi seperti itu akan terus didengungkan. Melalui cara ini akan dijadikan justifikasi bahwa rakyat dari berbagi elemen memang menghendaki pemilu diundur,†ujarnya.
"Berbekal atas nama rakyat inilah nanti akan dijadikan peluru politik untuk mendesak MPR mengamandemen UUD 1945. Pemerintah pun akan dengan santun menyatakan, saya tidal bisa menolak kehendak rakyat,†tambahnya.
Menurutnya, PKB dan PAN yang ingin adanya penambahan masa jabatan presiden dinilainya untuk meloloskan kepentingan oligarki.
“Yang menyuarakan pemilu diundur dengan berbagai justifikasi. Semua ini dilakukan untuk menggolkan kehendak oligarki dan pihak-pihak yang memang haus kekuasaan,†tutupnya.
