Berita

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Jamiludin Ritonga: Usulan Pemilu 2024 Diundur Keinginan Oligarki Haus Kekuasaan

JUMAT, 25 FEBRUARI 2022 | 13:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan mengundur pemilihan umum 2024 satu atau dua tahun. Alasannya, dunia usaha menginginkan agar Indonesia pulih secara ekonomi baru memikirkan politik.

Sikap politik Cak Imin, diiyakan oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Argumentasi politik Zulhas hampir serupa dengan Cak Imin. Bahwa masa jabatan Presiden perlu ditambah.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik Jamiluddin Ritonga berpendapat, ide untuk memundurkan pemilu merupakan bentuk dari keserakahan kekuasaan yang dibekingi oligarki.


"Cak Imin hanya menyuarakan kepentingan para oligarki yang ingin lebih lama menikmati keuntungan ekonomi bila pemilu diundur. Keinginan para oligarki itu sejalan dengan pihak-pihak yang haus kekuasaan. Mereka merasa tidak cukup berkuasa 10 tahun,” ucap Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/2).

Dia menambahkan, pertimbangan keberlangsungan ekonomi sebagaimana yang disuarakan pebisnis hanya sebatas justifikasi atau penegasan bahwa di balik itu ada kepentingan oligarki yang haus kekuasaan.

"Seolah-olah dikondisikan hanya pemerintahan inilah yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Jamiluddin mengatakan, argumentasi politik itu juga disuarakan Airlangga Hartarto setelah bertemu petani sawit di Riau.

Airlangga konon mendapat titipan dari petani agar pemilu diundur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Model politik mobilisasi seperti itu akan terus didengungkan. Melalui cara ini akan dijadikan justifikasi bahwa rakyat dari berbagi elemen memang menghendaki pemilu diundur,” ujarnya.

"Berbekal atas nama rakyat inilah nanti akan dijadikan peluru politik untuk mendesak MPR mengamandemen UUD 1945. Pemerintah pun akan dengan santun menyatakan, saya tidal bisa menolak kehendak rakyat,” tambahnya.

Menurutnya, PKB dan PAN yang ingin adanya penambahan masa jabatan presiden dinilainya untuk meloloskan kepentingan oligarki.

“Yang menyuarakan pemilu diundur dengan berbagai justifikasi. Semua ini dilakukan untuk menggolkan kehendak oligarki dan pihak-pihak yang memang haus kekuasaan,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya