Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Pengamat: Ketoprak Humor Cak Imin Berbahaya dan Bikin Indeks Demokrasi Makin Suram

JUMAT, 25 FEBRUARI 2022 | 09:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dapat menambah suram indeks demokrasi Indonesia.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, ide memundurkan pemilu dianggap sudah basi.

"Mungkin saja Cak Imin lagi main 'ketoprak humor'. Ide memundurkan pemilu sudah basi, karena pemerintah dan DPR sudah sepakat menetapkan jadwal Pemilu 2024 sesuai amanat UU," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/2).


Pemilu, kata Satyo, tetap diselenggarakan pada 2024 sebagaimana UU 7/2017 dan UU 10/2016, sedangkan tahapan Pemilu digelar pada 14 Februari 2024.

Satyo pun meminta kepada para elite partai politik bersikap bijak dalam menyampaikan ide dan gagasan.

"Karena salah satu peran parpol adalah harus ikut mencerdaskan bangsa, dalam hal ini edukasi partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam politik kekuasaan," kata Satyo.

Ide memundurkan pemilu bukan saja melanggar UU, namun akan memicu fragmentasi di grass root partai politik.

"Yang pada akhirnya akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Saat ini ide tersebut sangat berbahaya dan sudah pasti akan menambah suram indeks demokrasi di Indonesia," pungkas Satyo.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya