Berita

Ketua DPP PKB Bidang Luar Negeri, Luluk Nur Hamidah/RMOL

Politik

PKB Tolak Invasi Militer Rusia terhadap Ukraina

KAMIS, 24 FEBRUARI 2022 | 16:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi khusus pada Kamis pagi waktu Moskow (24/2) terhadap Ukraina. Rusia telah melancarkan serangan baik via udara dan darat.

Merespons hal itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan menolak tegas invasi militer Rusia terhadap Ukraina.

Ketua DPP PKB Bidang Luar Negeri, Luluk Nur Hamidah mengatakan, kekerasan berupa invasi militer bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan perdamaian abadi serta melanggar hukum internasional.


Ia menyerukan kepada seluruh pimpinan dunia agar berusaha keras Rusia segera menghentikan invasi militernya terhadap Ukraina.

Bagi PKB, para pemimpin dunia perlu mendorong PBB melakukan langkah cepat. Tujuannya, adalah untuk menghentikan serangan Rusia terhadap Ukraina.
Menurut Luluk, tindakan militer yang dilakukan Putin akan menciptakan kesengsaraan bagi kedua negara terutama rakyat Ukraina.

"Dan dapat dipastikan akan terjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa melengkapi berbagai krisis kemanusiaan global yang sampai sekarang juga masih terus berlangsung," demikian penjelasan Luluk kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/2).

Lebih lanjut, Luluk mengatakan, invasi militer akan mendorong munculnya bahaya baru yang lebih besar dan berkelanjutan.

"PKB tidak bisa membayangkan terjadinya gelombang jutaan pengungsi yang akan membanjiri Eropa dan kawasan sekitarnya jika krisis ini tidak di akhiri dengan damai," terang Luluk.

Di mata Luluk, Rusia sebagai negara super power memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia. Seharusnya, Rusia tidak mengorbankan reputasinya sebagai penyeimbang dunia.

Luluk kemudian menguraikan, saat ini kondisi global sedang menghadapi masalah yang sama, yakni Pandemi Covid-19. Dengan demikian, Luluk berpendapat perlu kerja sama politik antara negara untuk mengakhiri Pandemi.

Secara teknis, dalam menghadapi tantangan dunia, antar negara berupaya melindungi negara berkembang dan kelompok rentan di dunia.

"Oleh karena itu, kami sangat menyayangkan serta mengingatkan Rusia agar jangan sampai memancing  perkara baru di tengah riak gelombang kepedihan mengakhiri pandemi Covid-19," tandas Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Secara khusus, Luluk meminta dukungan Jokowi melakukan langkah mencegah krisis lanjutan akibat invasi militer Rusia. Apalagi, sebagai Ketua G20, Jokowi pasti mampu terus mendorong cara-cara atau upaya non kekerasan untuk menghentikan invasi militer di Ukraina.

"Peperangan harus dihindari secara tegas dan bersama kita wujudkan dunia yang lebih berkepastian, lebih damai, lebih manusiawi dan adil untuk setiap orang," demikian pendapat Luluk.

Terakhir, ia meminta NATO agar menjaga jarak dan kepentingan serta menarik diri dari perbatasan. Tujuannya, tidak menjadi provokasi buruk bagi situasi Rusia-Ukraina.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya