Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison/Net

Dunia

Australia Jatuhkan Sanksi kepada Orang Kaya Rusia di Lingkaran Vladimir Putin

KAMIS, 24 FEBRUARI 2022 | 10:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemberian sanksi keras yang dijatuhkan sejumlah negara Barat dan Eropa terhadap Rusia turut pula dilakukan Pemerintah Australia.

Sanksi yang diberlakukan Australia termasuk menargetkan elit dan oligarki Rusia super kaya di lingkaran dalam Presiden Vladimir Putin.

"Sanksi Australia akan mulai berlaku pada akhir Maret," kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison, seperti dikutip dari 9News, Kamis (24/2).


"(Sanksi) menargetkan kepentingan keuangan mereka, mencegah mereka bepergian, menghentikan mereka dari memindahkan uang," kata Morrison, menggambarkan bagaimana elit Rusia akan dipukul.

"Itu menghentikan mereka untuk datang dan berlibur di negara-negara seperti Australia atau berbelanja di Harrods atau melakukan hal-hal seperti itu dan mencoba menjalani hidup mereka seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan kekerasan dan intimidasi dan intimidasi yang mereka dukung dari rezim Rusia," lanjut Morrison.

Sejauh ini telah ada beberapa bank Rusia telah dimasukkan dalam sanksi Australia.

Sementara beberapa kritikus mempertanyakan mengapa Barat tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan Rusia, Morrison mengatakan dia mengerti mengapa Eropa enggan untuk melakukannya.

"Saya tidak akan memberi kuliah di Eropa," kata Morrison.

"Mereka adalah orang-orang yang rakyatnya sendiri, jika mereka memiliki pasukan yang dikerahkan di Ukraina, itu akan menjadi orang-orang mereka, tentara mereka," ujarnya.

Dalam pernyataannya Morrison juga mengkritik China karena tidak ikut memberikan sanksi kepada Rusia.

"Beijing harus sepenuhnya mencela" tetangga adidayanya," ujarnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya