Berita

Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin/Net

Politik

Usulan Cak Imin Bisa Membuat PDIP dan Gerindra Rugi

KAMIS, 24 FEBRUARI 2022 | 09:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Usulan Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar Pemilu 2024 ditunda bisa merugikan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Di mana kedua partai besar itu sudah memanaskan mesin untuk pencalonan kandidat presiden.

Bagi Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam usulan Cak Imin hanya didasarkan pada kepentingan pribadi dan PKB.

Kehadiran PKB di kabinet Joko Widodo terbilang signifikan mulai periode pertama hingga periode kedua. Di satu sisi, nama Cak Imin belum juga mengangkat walaupun setiap jelang acara pilpres selalu didengungkan sebagai calon presiden.


"Bayangkan PKB mendapatkan banyak jatah dalam pemerintahan Jokowi, contoh misalnya Wapres, Menag, Menaker, MenPDT, Mendag dan bahkan Menkopolhukam pernah menjadi kader PKB," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/2).

Selain itu, Saiful menduga hal tersebut merupakan strategi PKB karena saat ini sudah mulai renggang dengan Nahdlatul Ulama (NU).

"Sehingga bisa jadi ada ketakutan tersendiri apabila pemilu tetap terselenggara 2024 mendatang," kata Saiful.

Namun demikian kata doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini, usulan Cak Imin sangat merugikan parpol, khususnya PDIP dan Gerindra.

"Karena saya kira keduanya sudah memiliki kandidat yang siap bertarung pada kesempatan Pilpres 2024 mendatang," terang Saiful.

Misalnya PDIP, sudah ada dua calon yang namanya memiliki elektabilitas cukum tinggi, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Saya kira bisa jadi elektabilitasnya makin turun apabila pemilu ditunda 1 hingga 2 tahun ke depan," kata Saiful.

Sedangkan untuk Gerindra, kata Saiful, usia Prabowo yang semakin lanjut saat pemilu ditunda 2 tahun juga merupakan hal yang merugikan.

"Saya kira ini merupakan usulan yang dapat merugikan parpol-parpol besar di tengah PKB sudah memiliki posisi yang strategis dalam pemerintahan saat ini," pungkas Saiful.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya