Berita

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Harlans M. Fachra: Kok Cak Imin Usul Pemilu Ditunda, Apa Kardus Durian Masih Menyandera?

RABU, 23 FEBRUARI 2022 | 22:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tetiba membuat kalangan politik negeri ini tersentak. Pasalnya, pria yang akrab disapa Cak Imin itu kembali mengungkit wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat redam beberapa waktu terakhir.

Publik pun menduga-duga ada apa di balik rencana Cak Imin menyampaikan usulan yang diklaim dari kelompok UMKM agar pemilu 2024 ditunda tersebut.

Salah satunya, Konsulat Nasional Gerak Indonesia Harlans M. Fachra yang bertanya-tanya apakah langkah kuda Cak Imin itu berkaitan dengan kasus “kardus durian” yang muncul tahun 2011 lalu.


“Apa Cak Imin kok usul pemilu ditunda? Apa kardus durian masih menyandera?” tanyanya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (23/2).

Selain itu, dia juga menduga bahwa langkah tersebut sengaja diambil karena nama Cak Imin sudah tidak lagi masuk dalam bursa survei calon presiden.

Terlepas dari itu, Harlans M. Fachra meminta Cak Imin untuk patuh pada konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Patuhilah konstitusi, jangan jerumuskan negara karena enak berkuasa,” pesannya.

Kasus kardus durian merebak pada Agustus 2011, tepatnya setelah KPK melakukan tangkap tangan tiga orang di lokasi berbeda.

Tiga orang itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) bernama I Nyoman Suisnaya, Kabag Program Evaluasi di Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan dan seorang kuasa direksi PT Alam Jaya Papua bernama Dharnawati.

Dalam pengungkapan kasus ini, KPK turut mengamankan uang yang diduga merupakan suap untuk proyek tersebut. Jumlahnya sebesar Rp 1,5 miliar dan tersimpan dalam kardus durian. Kala itu, diduga kardus tersebut hendak diberikan oleh PT Alam Jaya Papua kepada Cak Imin.

Cak Imin sendiri sudah berkali-kali membantah tudingan tersebut. Terakhir bantahan disampaikan saat kasus itu kembali disenggol Mahfud MD jelang penetapan calon presiden dan wakil presiden tahun 2018.   

Menurut Cak Imin, “kardus durian” adalah cerita lalu dan sudah divonis pengadilan serta berkekuatan hukum tetap.

Namanya memang sengaja dikaitkan dan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Dengan berjalannya waktu, sambung Cak Imin, mereka yang membawa-bawa namanya akhirnya terbongkar.

"Saya dikaitkan dan ada yang memanfaatkan nama saya. Pengadilan sudah memutus dan jelas. Ada orang yang mencoba menggunakan nama saya dan yang memanfaatkan nama saya terbongkar dengan jelas. Yang terhukum juga sudah bebas. Masa lalu ini sudah selesai," katanya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya