Berita

Partai Demokrat/RMOLNetwork

Politik

Konsisten Kritik Pemerintah, Demokrat Diprediksi Moncer saat Pemilu 2024

RABU, 23 FEBRUARI 2022 | 22:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keberpihakan Partai Demokrat kepada rakyat secara konsisten lewat seluruh kritiknya terhadap pemerintah yang menyimpang. Maka, tidak akan sulit bagi partai yang digawangi AHY tersebut bakal melenggang dengan leluasa di 2024 mendatang.

Demikian disampaikan pengamat politik Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/2).

Jamiluddin mengatakan, keberpihakan kepada rakyat itu harus diperjuangkan Partai Demokrat melalui anggota DPR RI dan DPRD. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat menilai bahwa Demokrat berpihak pada rakyat.


"Selain itu, Partai Demokrat harus konsisten menjaga praktik demokrasi di Indonesia. Hal itu tidak hanya di eksternal partai, tapi juga di internalnya,” kata Jamiluddin Ritonga.

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini menambahkan setiap ancaman demokrasi yang melanda Indonesia saat ini, partai belambang mercy itu harus menjadi garda terdepan.

"Bahkan Partai Demokrat harus melawan siapa pun yang berupaya melemahkan demokrasi di tanah air,” imbuhnya.

Untuk internal partai, lanjut Jamiluddin, Demokrat harus konsisten melaksanakan demokrasi. Misalnya, dalam Musda dan Muscab, sudah seharusnya calon yang memperoleh suara terbanyak yang disahkan oleh DPP menjadi ketua DPD dan ketua DPC.

"Dengan begitu, masyarakat akan menilai Partai Demokrat memang partai yang demokratis,” ujarnya.

Jika hal ini konsisten dilakukan Demokrat, kata Jamiluddin, maka tidak akan sulit bagi partai besutan AHY tersebut untuk mendapatkan peringkat ketiga teratas dalam pemilu mendatang.

"Kalau Partai Demokrat konsisten melakukan hal itu, maka tidak sulit kiranya untuk mengerek elektabilitasnya masuk dua besar. Bahkan tidak menutup kemungkinan menyodok ke peringkat pertama sebagaimana pada pileg 2009,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya