Deklarator Kobar, Sahat Martin Philip Sinurat/RMOL
Elemen Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) mengklaim bahwa yang menginginkan Presiden Joko Widodo menjabat lebih dari 2 kali adalah sebagian besar rakyat Indonesia.
Deklarator Kobar, Sahat Martin Philip Sinurat membenarkan pernyataan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) terkait tegak lurus Presiden Jokowi terhadap Konstitusi UUD 1945.
Sahat pun mengakui bahwa sesuai konstitusi sudah diatur di Pasal 7 UUD 1945 bahwa masa jabatan presiden dan UUD 1945 pada Pasal 22E ayat 1 tentang Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
"Dan konstitusi kita saat ini memang tidak ada mengatur bahwa Presiden bisa menjabat lebih dari dua kali," kata Sahat kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/2).
Mantan Ketua Umum GMKI ini mengaku menghormati pernyataan Jokowi yang komitmen tegak lurus pada konstitusi negara. Sahat mengatakan, yang menginginkan Jokowi menjabat selama tiga periode adalah rakyat.
"Yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga menginginkan Jokowi terus melanjutkan kepemimpinannya adalah rakyat," ujarnya.
Menurutnya, masyarakat menyuarakan aspirasi perpanjangan masa jabatan karena pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berhasil membuat rakyat Indonesia puas.
"Itu adalah aspirasi dan keinginan rakyat. Karena apa? Karena melihat bagaimana kinerja Jokowi saat ini, bagaimana beliau memberikan kepuasan kepada masyarakat," tuturnya.
Hal itu, lanjutnya, dapat dilihat dari hasil survei Litbang Kompas terhadap tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin, yang dilaksanakan 17-30 Januari 2022 lalu.
Di mana hasilnya, 73,9 persen responden menyatakan puas. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
"Artinya rakyat Indonesia itu puas melihat kinerja Jokowi dan Maruf Amin, benar-benar bekerja untuk rakyat, kesejahteraan sosial, perekonomian, dan untuk bisa mewujudkan keadilan, memberikan pembangunan yang Indonesia sentris, dan juga tegas terhadap kelompok-kelompok radikal dan intoleran," tuturnya.
Praktik kepemimpinan Jokowi itu, dalam pandangan Sahat yang membuat rakyat ingin Jokowi melanjutkan kepemimpinannya.
Lebih lanjut, Sahat menyebut dengan adanya aspirasi itu, maka MPR bertugas untuk mendengarkan atau bahkan mempertimbangkan amendemen UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden.
"Itu bukan ranah rakyat, itu ranah MPR. Ranah rakyat adalah bagaimana menyuarakan aspirasi. Rakyat berharap bagaimana pembangunan itu benar-benar memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Dan itulah yang dilakukan Jokowi," ucap Sahat Sinurat.
