Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Siapapun Kaget, Rakyat di Bawah Susah Tapi Tingkat Kepuasan pada Jokowi Tinggi

RABU, 23 FEBRUARI 2022 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin yang terekam dalam survei Litbang Kompas menuai reaksi kalangan politisi.

Sebab, kepuasan publik pada Jokowi-Maruf di akhir Januari 2022 mencapai 73,9 persen. Padahal kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Bahkan teranyar masyarakat harus dihadapkan pada kelangkaan minyak goreng dan mahalnya harga kedelai.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin turut merasa aneh. Pasalnya, sejumlah masalah kebutuhan pokok yang dihadapi masyarakat Indonesia hingga kini belum juga selesai.


Belum lagi, kebijakan pemerintah seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan beberapa kebijakan kontroversial lainnya yang masif ditentang masyarakat.

"Itu kok bisa tingkat kepuasannya meningkat?" katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (23/2).

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, mengacu pada sejumlah kebijakan pemerintah yang banyak ditolak publik itu, seharusnya mengonfirmasi bahwa tidak mungkin tingkat kepuasan publik meningkat drastis.

"Surveinya ditinggikan, agar seolah-seolah rakyat percaya pada pemerintahan Jokowi. Siapapun akan kaget dengan tingginya kepuasan publik tersebut. Padahal di bawah, banyak rakyat yang susah dan kecewa," kata Ujang Komarudin.

Terakhir, Ujang turut menyinggung mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa waktu lalu. Meskipun wacana itu telah dibantah oleh Jokowi.

"Banyak masyarakat mulai kecewa kok, karena harga bahan pokok belum turun. Ini malah tingkat kepuasannya meningkat? Ya, mungkin ya, mungkin saja ada agenda itu (memperpanjang masa jabatan Presiden)," imbuhnya. 

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya