Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net
Peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin yang terekam dalam survei Litbang Kompas menuai reaksi kalangan politisi.
Sebab, kepuasan publik pada Jokowi-Maruf di akhir Januari 2022 mencapai 73,9 persen. Padahal kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Bahkan teranyar masyarakat harus dihadapkan pada kelangkaan minyak goreng dan mahalnya harga kedelai.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin turut merasa aneh. Pasalnya, sejumlah masalah kebutuhan pokok yang dihadapi masyarakat Indonesia hingga kini belum juga selesai.
Belum lagi, kebijakan pemerintah seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan beberapa kebijakan kontroversial lainnya yang masif ditentang masyarakat.
"Itu kok bisa tingkat kepuasannya meningkat?" katanya kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (23/2).
Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, mengacu pada sejumlah kebijakan pemerintah yang banyak ditolak publik itu, seharusnya mengonfirmasi bahwa tidak mungkin tingkat kepuasan publik meningkat drastis.
"Surveinya ditinggikan, agar seolah-seolah rakyat percaya pada pemerintahan Jokowi. Siapapun akan kaget dengan tingginya kepuasan publik tersebut. Padahal di bawah, banyak rakyat yang susah dan kecewa," kata Ujang Komarudin.
Terakhir, Ujang turut menyinggung mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa waktu lalu. Meskipun wacana itu telah dibantah oleh Jokowi.
"Banyak masyarakat mulai kecewa kok, karena harga bahan pokok belum turun. Ini malah tingkat kepuasannya meningkat? Ya, mungkin ya, mungkin saja ada agenda itu (memperpanjang masa jabatan Presiden)," imbuhnya.
