Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Siapapun Kaget, Rakyat di Bawah Susah Tapi Tingkat Kepuasan pada Jokowi Tinggi

RABU, 23 FEBRUARI 2022 | 12:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin yang terekam dalam survei Litbang Kompas menuai reaksi kalangan politisi.

Sebab, kepuasan publik pada Jokowi-Maruf di akhir Januari 2022 mencapai 73,9 persen. Padahal kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Bahkan teranyar masyarakat harus dihadapkan pada kelangkaan minyak goreng dan mahalnya harga kedelai.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin turut merasa aneh. Pasalnya, sejumlah masalah kebutuhan pokok yang dihadapi masyarakat Indonesia hingga kini belum juga selesai.


Belum lagi, kebijakan pemerintah seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan beberapa kebijakan kontroversial lainnya yang masif ditentang masyarakat.

"Itu kok bisa tingkat kepuasannya meningkat?" katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (23/2).

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, mengacu pada sejumlah kebijakan pemerintah yang banyak ditolak publik itu, seharusnya mengonfirmasi bahwa tidak mungkin tingkat kepuasan publik meningkat drastis.

"Surveinya ditinggikan, agar seolah-seolah rakyat percaya pada pemerintahan Jokowi. Siapapun akan kaget dengan tingginya kepuasan publik tersebut. Padahal di bawah, banyak rakyat yang susah dan kecewa," kata Ujang Komarudin.

Terakhir, Ujang turut menyinggung mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa waktu lalu. Meskipun wacana itu telah dibantah oleh Jokowi.

"Banyak masyarakat mulai kecewa kok, karena harga bahan pokok belum turun. Ini malah tingkat kepuasannya meningkat? Ya, mungkin ya, mungkin saja ada agenda itu (memperpanjang masa jabatan Presiden)," imbuhnya. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya