Berita

Peta Uni Soviet/Net

Dunia

Pengakuan Donetsk dan Luhansk Menunjukkan Ambisi Putin Membangkitkan Uni Soviet

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 18:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keputusan Rusia mengakui Donetsk dan Luhansk dinilai sebagai langkah untuk membangkitkan Uni Soviet.

Begitu peringatan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov dalam pidato di hadapan tentara pada Selasa (22/2), seperti dikutip The Jerusalem Post.

"Kegelapan ketidakpastian telah muncul. Apa yang telah Anda ketahui selama delapan tahun, kini telah dilihat seluruh dunia. Kemarin musuh menunjukkan wajah aslinya," ujarnya, merujuk pada aneksasi Krimea pada 2014.


Reznikov mengatakan, satu-satunya yang bisa menghentikan kebangkitan Uni Soviet adalah Ukraina.

"Tantangan semakin sulit ke depan. Akan ada kerugian, kita harus melalui rasa sakit, mengatasi rasa takut dan putus asa. Tapi kita pasti akan menang karena kita berada di tanah kita dan kebenaran mendukung kita," tambahnya.

Peringatan serupa juga diserukan oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB di Ukraina pada Senin (21/2).

Ia mengatakan, langkah Presiden Vladimir Putin untuk mengakui Donetsk dan Luhansk merupakan pernyataan bahwa Moskow memiliki klaim sah atas semua wilayah Kekaisaran Rusia.

"Presiden Putin menegaskan bahwa Rusia hari ini memiliki klaim yang sah atas semua wilayah dari Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Rusia yang sama dari sebelum Uni Soviet, dari lebih dari 100 tahun yang lalu," kata Thomas-Greenfield.

"Itu termasuk seluruh Ukraina," tambahnya.

Thomas-Greenfield mengatakan bahwa klaim tersebut juga akan mencakup Finlandia, Belarus, Georgia, Moldova, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Lithuania, Latvia, Estonia, sebagian Polandia dan Turki.

"Intinya, Putin ingin dunia kembali ke masa lalu, ke masa sebelum PBB. Ke masa ketika kerajaan menguasai dunia. Tetapi seluruh dunia telah bergerak maju. Ini bukan tahun 1919. Ini tahun 2022. PBB didirikan berdasarkan prinsip dekolonisasi, bukan rekolonisasi," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya