Berita

Peta Uni Soviet/Net

Dunia

Pengakuan Donetsk dan Luhansk Menunjukkan Ambisi Putin Membangkitkan Uni Soviet

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 18:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keputusan Rusia mengakui Donetsk dan Luhansk dinilai sebagai langkah untuk membangkitkan Uni Soviet.

Begitu peringatan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov dalam pidato di hadapan tentara pada Selasa (22/2), seperti dikutip The Jerusalem Post.

"Kegelapan ketidakpastian telah muncul. Apa yang telah Anda ketahui selama delapan tahun, kini telah dilihat seluruh dunia. Kemarin musuh menunjukkan wajah aslinya," ujarnya, merujuk pada aneksasi Krimea pada 2014.


Reznikov mengatakan, satu-satunya yang bisa menghentikan kebangkitan Uni Soviet adalah Ukraina.

"Tantangan semakin sulit ke depan. Akan ada kerugian, kita harus melalui rasa sakit, mengatasi rasa takut dan putus asa. Tapi kita pasti akan menang karena kita berada di tanah kita dan kebenaran mendukung kita," tambahnya.

Peringatan serupa juga diserukan oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB di Ukraina pada Senin (21/2).

Ia mengatakan, langkah Presiden Vladimir Putin untuk mengakui Donetsk dan Luhansk merupakan pernyataan bahwa Moskow memiliki klaim sah atas semua wilayah Kekaisaran Rusia.

"Presiden Putin menegaskan bahwa Rusia hari ini memiliki klaim yang sah atas semua wilayah dari Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Rusia yang sama dari sebelum Uni Soviet, dari lebih dari 100 tahun yang lalu," kata Thomas-Greenfield.

"Itu termasuk seluruh Ukraina," tambahnya.

Thomas-Greenfield mengatakan bahwa klaim tersebut juga akan mencakup Finlandia, Belarus, Georgia, Moldova, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Lithuania, Latvia, Estonia, sebagian Polandia dan Turki.

"Intinya, Putin ingin dunia kembali ke masa lalu, ke masa sebelum PBB. Ke masa ketika kerajaan menguasai dunia. Tetapi seluruh dunia telah bergerak maju. Ini bukan tahun 1919. Ini tahun 2022. PBB didirikan berdasarkan prinsip dekolonisasi, bukan rekolonisasi," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya