Berita

Peta Uni Soviet/Net

Dunia

Pengakuan Donetsk dan Luhansk Menunjukkan Ambisi Putin Membangkitkan Uni Soviet

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 18:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keputusan Rusia mengakui Donetsk dan Luhansk dinilai sebagai langkah untuk membangkitkan Uni Soviet.

Begitu peringatan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov dalam pidato di hadapan tentara pada Selasa (22/2), seperti dikutip The Jerusalem Post.

"Kegelapan ketidakpastian telah muncul. Apa yang telah Anda ketahui selama delapan tahun, kini telah dilihat seluruh dunia. Kemarin musuh menunjukkan wajah aslinya," ujarnya, merujuk pada aneksasi Krimea pada 2014.


Reznikov mengatakan, satu-satunya yang bisa menghentikan kebangkitan Uni Soviet adalah Ukraina.

"Tantangan semakin sulit ke depan. Akan ada kerugian, kita harus melalui rasa sakit, mengatasi rasa takut dan putus asa. Tapi kita pasti akan menang karena kita berada di tanah kita dan kebenaran mendukung kita," tambahnya.

Peringatan serupa juga diserukan oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB di Ukraina pada Senin (21/2).

Ia mengatakan, langkah Presiden Vladimir Putin untuk mengakui Donetsk dan Luhansk merupakan pernyataan bahwa Moskow memiliki klaim sah atas semua wilayah Kekaisaran Rusia.

"Presiden Putin menegaskan bahwa Rusia hari ini memiliki klaim yang sah atas semua wilayah dari Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Rusia yang sama dari sebelum Uni Soviet, dari lebih dari 100 tahun yang lalu," kata Thomas-Greenfield.

"Itu termasuk seluruh Ukraina," tambahnya.

Thomas-Greenfield mengatakan bahwa klaim tersebut juga akan mencakup Finlandia, Belarus, Georgia, Moldova, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Lithuania, Latvia, Estonia, sebagian Polandia dan Turki.

"Intinya, Putin ingin dunia kembali ke masa lalu, ke masa sebelum PBB. Ke masa ketika kerajaan menguasai dunia. Tetapi seluruh dunia telah bergerak maju. Ini bukan tahun 1919. Ini tahun 2022. PBB didirikan berdasarkan prinsip dekolonisasi, bukan rekolonisasi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya