Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Pemimpin Dunia Kompak Kutuk Pengakuan Rusia terhadap Donetsk dan Luhansk

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 17:16 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keputusan Rusia untuk mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk yang merupakan wilayah kedaulatan Ukraina telah memancing kecaman dari berbagai negara di dunia.

Pengakuan tersebut dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (21/2). Putin juga menandatangani kesepakatan dengan para pemimpin kelompok separatis yang menyebut diri mereka Republik Rakyat Donetsk (RRD) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR).

Kanselir Jerman Olaf Scholz memperingatkan Moskow tindakan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan damai pada 2015.


Hal serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Ia mengatakan pengakuan terhadap RRD dan RRL merupakan pelanggaran hukum internasional serta mencederai kedaulatan dan integritas Ukraina.

"Dengan mengakui wilayah separatis di Ukraina timur, Rusia melanggar komitmennya dan merusak kedaulatan Ukraina. Saya mengutuk keputusan ini. Saya telah meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB dan sanksi Eropa." kata Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Sekjen NATO Jens Stoltenberg bergabung dalam kecaman internasional atas langkah tersebut.

"(Pengakuan ini) semakin merusak kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, mengikis upaya menuju resolusi konflik, dan melanggar Perjanjian Minsk, di mana Rusia adalah salah satu pihak," ujarnya.

Presiden AS Joe Biden juga memberikan pernyataan sangat mengutuk keputusan Putin.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menganggap keputusan Rusia sebagai pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Di sisi lain, China tampak berusaha lebih netral, dengan menyerukan agar semua pihak menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan.

Tanggapan serupa juga datang dari Iran, yang mengatakan akan dengan cermat mengamati perkembangan situasi di Ukraina.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya