Raja Abdullah II dari Yordania/AP
Dokumen yang bocor mengungkap besarnya kekayaan yang dimiliki oleh Raja Abdullah II dari Yordania. Hal itu memicu perdebatan lantaran situasi ekonomi negara yang sedang tidak baik.
Sejumlah media pada Minggu (20/2) menerbitkan bocoran data yang berisi rincian ribuan rekening bank di Credit Suisse dari tahun 1940-an hingga 2010-an.
Di antara data tersebut, ditemukan setidaknya enam rekening milik Raja Abdullah dengan nilai puluhan juta franc Swiss.
Kebocoran itu terjadi beberapa bulan setelah kemunculan Pandora Papers, yang menyebut Raja Abdullah menggunakan rekening luar negeri untuk membeli properti mewah di Amerika Serikat dan Inggris senilai lebih dari 100 juta dolar AS.
Menanggapi kebocoran data tersebut, Istana Kerajaan mengeluaran pernyataan pada Senin (21/2). Istana menyebut informasi tersebut tidak akurat dan menyesatkan.
"Laporan-laporan baru-baru ini digunakan untuk mencoreng Yang Mulia dan Yordania dan memutarbalikkan kebenaran," kata istana.
Istana menjelaskan, angka-angka itu dibesar-besarkan karena jumlah dalam rekening telah dihitung berkali-kali. Selain itu, sebagian besar uang yang tercantum dalam beberapa laporan terkait dengan penggantian pesawat yang diwarisi raja dari ayahnya, mendiang Raja Hussein.
Raja Abdullah menjual pesawat Airbus 340 senilai 212 juta dolar AS, dan menggantinya dengan jet Gulfstream yang lebih kecil dan lebih murah, yang hingga saat ini masih digunakan.
Di samping itu, seluruh tabungan yang dimaksud merupakan kekayaan pribadi raja untuk menutupi biaya keluarga kerajaan, termasuk inisiatif kerajaan di seluruh negeri selama beberapa tahun terakhir dalam membantu kelompok kurang mampu.
Istana kemudian mengatakan, raja secara pribadi telah membeli properti menggunakan dananya sendiri, dan tidak ada dana dari anggaran atau kas negara yang digunakan.
Dokumen yang bocor bertepatan dengan kekecewaan di antara warga Yordania. Selama beberapa waktu terakhir, warga Yordania melakukan protes jalanan terhadap kesulitan ekonomi, pengangguran yang tinggi dan kurangnya kemajuan dalam reformasi politik.
