Berita

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Turki: Pengakuan Kemerdekaan Donetsk dan Luhansk adalah Pelanggaran Integritas Teritorial Ukraina

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 08:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Turki mengecam keputusan Rusia yang mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina sebagai negara yang merdeka di bawah Republik Demokratik Donetsk dan Republik Demokratik Luhansk.

Kementerian Luar Negeri Turki pada Selasa (22/2) menyebut keputusan tersebut tidak dapat diterima dan melanggar Perjanjian Minsk.

"Keputusan Federasi Rusia untuk mengakui apa yang disebut Republik Donetsk dan Luhansk, selain bertentangan dengan Perjanjian Minsk, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap kesatuan politik dan integritas teritorial Ukraina," kata Kemlu, seperti dikutip Anadolu Agency.


Pengakuan oleh Rusia dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin pada Senin (21/2). Ia juga menandatangani kerjasama dengan para pemimpin separatis wilayah tersebut di Kremlin.

"Kami mengulangi sekali lagi komitmen kami untuk menjaga kesatuan politik dan integritas teritorial Ukraina dan mengundang semua pihak terkait untuk bertindak dengan akal sehat dan mematuhi hukum internasional," katanya.

Pengakuan tersebut menambah ketegangan antara Moskow dan Kiev, di tengah kekhawatiran Rusia akan menginvasi Ukraina. Barat sendiri meyakini Rusia telah mengumpulkan lebih dari 150 ribu pasukan di dekat perbatasan Ukraina.

Baru-baru ini, laporan menyebut jumlah pelanggaran gencatan senjata di wilayah Donetsk dan Luhansk terus bertambah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya