Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Tuai Spekulasi Publik, Polisi Harus Ungkap Aktor Intelektual Penyerangan Haris Pertama

SENIN, 21 FEBRUARI 2022 | 18:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat kepolisian diharapkan segera mengungkap kasus dugaan penyiksaan yang dialami Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama di bilangan Cikini, Menteng Raya, Jakarta Pusat, pada Senin siang (21/2).

Pengungkapan pelaku dan aktor intelektual di balik penyerangan secara membabi buta terhadap Haris Pertama sangat penting dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.

Pasalnya, Haris Pertama belakangan akan diperiksa sebagai saksi setelah melaporkan kasus ujaran kebencian yang menjerat bekas politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean.


"Kepolisian perlu mengungkap ini, agar tidak ada tafsir liar terkait posisi Haris Pertama sebagai saksi dalam kasus yang ia laporkan dan sedang berlangsung," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (21/2).

Apalagi, kata Dedi, insiden pengeroyokan di Indonesia bukan kali pertama terjadi dan acapkali dihadapi publik.

Oleh karena itu, negara harus menjamin keamanan dan ketertiban, agar pihak-pihak yang lebih mengandalkan kekerasan tidak memiliki ruang di negara demokrasi ini.

"Sebagai tokoh muda dan memimpin organisasi kepemudaan nasional (Haris Pertama), tentu ini tidak dapat dianggap kasus biasa, untuk itu kepolisian perlu menunjukkan keseriusan dalam menggalang pengayoman publik," tegas pengamat politik lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebab, masih kata Dedi, kondisi ini bisa saja terjadi sebagai upaya adu domba, agar Haris atau KNPI berspekulasi ada kaitan dengan persidangan Ferdinand Hutahean yang akan melibatkan Haris sebagai saksi.

"Untuk itu pengungkapan ini penting bagi semua pihak, baik Haris dan KNPI maupun pihak-pihak yang sedang miliki aktivitas bersama Haris," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya