Berita

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat (kanan)/Net

Politik

Dana JHT Diduga Masuk SUN, KSPSI Minta Pemerintah Lakukan Audit Forensik

SENIN, 21 FEBRUARI 2022 | 16:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bakal mengusulkan dana BPJS Ketenagakerjaan diaudit forensik secara independen. Usulan itu didasarkan adanya dugaan uang hasil keringat rakyat dipakai untuk dimasukkan ke dalam surat utang negara (SUN).

Demikian ditegaskan Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/2).

"Memang duitnya tidak likuid. Makanya saya usulkan BPJS Ketenagakerjaan harus diaudit forensik. Pakai lembaga independen lalu audit forensik, kita boleh kok kaum buruh meminta audit forensik karena emang itu duit satu rupiah harus dipertanggungjawabkan," tegas Jumhur.


Dia menerangkan, ada ratusan triliun uang milik rakyat di BPJS Ketenagakerjaan bakal dimasukkan ke dalam SUN. Catatan Jumhur uang itu akan diperuntukkan untuk membangun proyek strategis nasional.

Alasan umumnya adalah pemerintah saat ini kewalahan mencari dan untuk banyaknya pembangunan.

Oleh sebab itu, pihaknya menilai pemerintah menukar duit rakyat untuk diputar ke dalam proyek nasional.

"Ternyata ada 325 atau berapa gitu (triliun) di SUN, SUN itu kan berarti di APBN, APBN untuk membangun apa? APBN ini kita tidak tahu untuk membangun yang tidak karu-karuan, yang di ibukotalah di manalah, tidak jelas itu duitnya, kan duit rakyat itu," katanya.

Menurutnya, ke depan pemerintah akan kewalahan membayar utangnya kepada rakyat jika tidak mampu menjelaskan secara detail dana JHT tersebut yang baru bisa dicairkan ketika para pekerja berusia 56 tahun.

"Ketika dia menjadi APBN kita bingung nanti gimana ngembaliinnya. Ketika di tengah jalan orang perlu memang haknya dia, kemudian dibikinlah Permenaker itu, jangan begitu," tutupnuya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya