Dubes Vasyl Hamianin: Rusia Tak Pernah Menganggap Ukraina Ada

Federasi Rusia kerap menggunakan alasan “kemanusiaan” untuk menjustifikasi invasi mereka di negeri tetangga.

Ketika menginvansi Georgia pada Agustus 2008 silam, misalnya. Rusia beralasan kehadiran mereka di Osetia dan Abkhazia adalah atas undangan kelompok etnis Rusia yang ada di dua wilayah itu.

Sampai sekarang, Rusia mengklaim kekuasaan atas Osetia dan Abkhazia, walaupun dunia internasional mengakui kedaulatan Georgia atas kedua wilayah ini.

Alasan yang sama juga digunakan Rusia ketika menginvasi Ukraina pada 2014, di Krimea, Donetsk, dan Luhansk. Sampai hari ini Rusia mengklaim Krimea dan memberikan dukungan pada separatis Donetsk dan Luhansk, walaupun dunia internasional, seperti dalam kasus Osetia dan Abkhazia, juga mengakui Krimea, Donetsk, dan Luhansk sebagai bagian dari teritori Ukraina.

Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina beberapa waktu belakangan ini pun terjadi karena dukungan Rusia pada aksi kelompok separatis Donetsk dan Luhansk di selatan Ukraina, dan provokasi dari latihan perang bersama Rusia dan Belarusia di utara Ukraina.

Duta Besar Republik Ukraina untuk Republik Indonesia, Vasyl Hamianin, dalam perbincangan dengan CEO RMOL Network, Teguh Santosa, (Kamis, 17/2) menjelaskan, alasan kemanusiaan yang kerap disampaikan Rusia itu sesungguhnya dibuat-buat dan merupakan kebohongan belaka.

Termasuk soal referandum yang dilakukan di Krimea pada tahun 2014. Referandum itu dimenangkan oleh kelompok masyarakat Krimea yang ingin memisahkan diri dari Ukraina dan kembali bergabung dengan Rusia dengan perolehan suara yang sangat mencolok, lebih dari 95 persen.

Masalahnya, menurut Dubes Vasyl Hamianin, yang disebut sebagai masyarakat Krimea yang mengikuti referandum itu sebenarnya bukan masyarakat asli Krimea. Mereka adalah kelompok etnik Rusia yang didatangkan ke Krimea di era Uni Soviet.

Menurut sejumlah catatan, tak lama setelah merebut Semenanjung Krimea pada tahun 1944, Uni Soviet mendeportasi kelompok etnik Tatar Krimea yang merupakan penduduk pribumi Krimea ke negeri-negeri di Asia Tengah yang lebih dahulu diduduki Uni Soviet. Seperti masyarakat Asia Tengah lainnya, Tatar Krimea juga merupakan bagian dari kelompok etnik besar yang dikenal sebagai Etnik Turkis, karena pernah berada di bawah pengaruh peradaban Turkis untuk waktu yang sangat lama.

Saat ini diperkirakan sekitar 15 persen dari populasi penduduk Semenanjung Krimea adalah keturunan Tatar Krimea. Sementara sebagian besar keturunan Tatar Krimea menjadi diaspora di Turki, Uzbekistan, dan negara-negara Asia Tengah lainnya.

Pada tahun 2014, untuk pertama kalinya pemerintah Rusia mengakui Tatar Krimea sebagai kelompok minoritas. Namun Rusia masih enggan mengakui Tatar Krimea sebagai penduduk pribumi di wilayah itu.

“Saya prihatin dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara Muslim etnik Tatar Krimea di Krimea,” ujar Dubes Vasyl Hamianin yang lahir di Kota Dnipro tahun 1971 ini.

Pemilik gelar doktor sejarah dunia dari Institut Studi Oriental, Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina dalam perbincangan itu juga menggarisbawahi tekanan Rusia terhadap Ukraina yang telah berlangsung setidaknya selama tiga abad.

Terlebih Presiden Rusia Vladimir Putin yang berkuasa di Rusia memiliki cara pandang yang sama mengenai Ukraina seperti yang dimiliki oleh para pendahulunya, baik di era Emporium Rusia maupun di era Uni Soviet.

Putin pernah mengatakan, bahwa bencana geopolitik terburuk di abad ke-20 adalah kehancuran Uni Soviet. Menurut Dubes Vasyl Hamianin, ini adalah sinyalemen bahwa Rusia berkeinginan membangun kembali Emporium Rusia atau Uni Soviet baru seperti di masa lalu.

“Mereka juga selalu mengatakan, tidak pernah ada negara yang namanya Ukraina. Ini mereka sampaikan secara terbuka berkali-kali. Bagi mereka, Ukraina adalah bagian dari Emporium Rusia yang untuk sementara meninggalkan sarang, dan kelak akan kembali,” ujarnya lagi.

Dubes Vasyl Hamianin menegaskan, untuk menghadapi sikap bermusuhan Rusia yang abadi ini Ukraina merasa perlu meningkatkan kapasitas pertahanan dan menggalang dukungan internasional, termasuk dari Indonesia.