Berita

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte/Net

Politik

PM Belanda Minta Maaf, Pimpinan MPR: Perlu Ada Kompensasi dan Pengakuan Kemerdekaan RI Tahun 1945

JUMAT, 18 FEBRUARI 2022 | 08:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah Belanda melalui Perdana Menteri Belanda Mark Rutte telah meminta maaf kepada Indonesia atas agresi yang dilakukan negaranya pada tahun 1945 hingga 1950.

Permintaan maaf itu disampaikan setelah ada penelitian yang menunjukkan tentara Belanda melakukan kekerasan ekstrem terhadap rakyat Indonesia pada periode tersebut.

Namun demikian, pimpinan MPR RI menilai permintaan maaf itu tidak cukup. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menuntut setidaknya dua hal yang harus turut dipenuhi.


“Perlu ada kompensasi atas kerugian bangsa Indonesia dan terutama pengakuan resmi atas kemerdekaan NKRI pada 17 Agustus 1945,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Jumat (18/2).

Selama ini, pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1949. Di mana kemerdekaan tersebut ditandai dengan penyerahan kedaulatan yang ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam.

PM Mark Rutte meminta maaf dan menyebut periode sejarah 1945 hingga 1950 di Indonesia sebagai “lembaran hitam dalam sejarah kita” dan “babak menyakitkan dalam sejarah kita”.

“Permintaan maaf yang mendalam atas nama pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia hari ini," kata Rutte seperti dilansir dari situs resmi Pemerintahan Nasional Belanda (De Rijksoverheid. Voor Nederland), Kamis (17/2).

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya