Berita

Penasehat Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bambang Beathor Suryadi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Aklamasi Hal Biasa di Parpol, Tapi Kenapa Pemilihan Presiden Dibiarkan Langsung?

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 12:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bangsa Indonesia dinilai semakin aneh dalam menjalankan sistem bernegara. Mayoritas bangga saay mendapat julukan negara demokratis, tapi di satu sisi tidak malu saat melihat kondisi rakyat yang miskin dan terpuruk.

Begitu kata Penasehat Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bambang Beathor Suryadi kepada wartawan, Kamis (17/2). Repdem sendiri merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan.

Pada Rabu (16/2), Beathor mengurai bahwa terjadi terobosan dalam Kongres Konfederasi Serikat Pekerja. Di mana ketua terpilih dengan suara aklamasi.


Dalam kasus ini, dia menekankan bahwa aklamasi merupakan satu cara dalam demokrasi untuk memilih ketua organisasi. Hal ini juga menjadi lumrah dilakukan dalam tubuh partai politik.

“Lantas, kenapa para ketua parpol itu membiarkan pemilihan presiden dengan cara langsung?” tanyanya.

Padahal, kata Beathor, UUD 1945 pasal 7 hanya menyebutkan pemilhan presiden secara demokratis. Tidak disebut proses pemilihan harus langsung.

Di satu sisi, dia menyayangkan anggaran puluhan triliun habis terbuang untuk penyelenggara pemilu. Belum lagi anggaran pengawasan dan keamanan pesta lima tahunan itu. Sementara tujuan demokrasi itu sendiri adalah mencapai kemakmuran rakyat.

“Kita masih butuh dana pendidikan, kesehatan, riset, UMKM, alat tempur. Lantas dana puluhan triliun untuk pemilihan tersebut hanya jadi kertas dan kardus, biaya terbang klas bisnis untuk panitia pejabat pemilu,” tegasnya.

Beathor pun mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk berani meniru Bung Karno. Dengan merangkul elemen TNI, Polri, NU, dan Muhammadiyah, Megawati harus bisa mendesak Presiden Joko Widodo mengakhiri pertikaian politik antar warganya dengan dekrit.

“Soekarno dkk sangat sadar bahwa sistem politik liberal akan menjadi sebab semua malapetaka. Ekonomi terlantar dan semua sibuk mengurusi politik. Maka jalan kembali ke UUD 1945 dilakukan, musyawarah mufakat jadi ciri khas bangsa ini,” tegasnya.

“Kenapa kita bangga disebut negara besar yang demokratis, tapi tidak malu disebut sebagai negara miskin?” tanya Beathor mengakhir.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya