Berita

Penasehat Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bambang Beathor Suryadi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Aklamasi Hal Biasa di Parpol, Tapi Kenapa Pemilihan Presiden Dibiarkan Langsung?

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 12:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bangsa Indonesia dinilai semakin aneh dalam menjalankan sistem bernegara. Mayoritas bangga saay mendapat julukan negara demokratis, tapi di satu sisi tidak malu saat melihat kondisi rakyat yang miskin dan terpuruk.

Begitu kata Penasehat Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bambang Beathor Suryadi kepada wartawan, Kamis (17/2). Repdem sendiri merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan.

Pada Rabu (16/2), Beathor mengurai bahwa terjadi terobosan dalam Kongres Konfederasi Serikat Pekerja. Di mana ketua terpilih dengan suara aklamasi.


Dalam kasus ini, dia menekankan bahwa aklamasi merupakan satu cara dalam demokrasi untuk memilih ketua organisasi. Hal ini juga menjadi lumrah dilakukan dalam tubuh partai politik.

“Lantas, kenapa para ketua parpol itu membiarkan pemilihan presiden dengan cara langsung?” tanyanya.

Padahal, kata Beathor, UUD 1945 pasal 7 hanya menyebutkan pemilhan presiden secara demokratis. Tidak disebut proses pemilihan harus langsung.

Di satu sisi, dia menyayangkan anggaran puluhan triliun habis terbuang untuk penyelenggara pemilu. Belum lagi anggaran pengawasan dan keamanan pesta lima tahunan itu. Sementara tujuan demokrasi itu sendiri adalah mencapai kemakmuran rakyat.

“Kita masih butuh dana pendidikan, kesehatan, riset, UMKM, alat tempur. Lantas dana puluhan triliun untuk pemilihan tersebut hanya jadi kertas dan kardus, biaya terbang klas bisnis untuk panitia pejabat pemilu,” tegasnya.

Beathor pun mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk berani meniru Bung Karno. Dengan merangkul elemen TNI, Polri, NU, dan Muhammadiyah, Megawati harus bisa mendesak Presiden Joko Widodo mengakhiri pertikaian politik antar warganya dengan dekrit.

“Soekarno dkk sangat sadar bahwa sistem politik liberal akan menjadi sebab semua malapetaka. Ekonomi terlantar dan semua sibuk mengurusi politik. Maka jalan kembali ke UUD 1945 dilakukan, musyawarah mufakat jadi ciri khas bangsa ini,” tegasnya.

“Kenapa kita bangga disebut negara besar yang demokratis, tapi tidak malu disebut sebagai negara miskin?” tanya Beathor mengakhir.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya