Berita

Penasehat Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bambang Beathor Suryadi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Aklamasi Hal Biasa di Parpol, Tapi Kenapa Pemilihan Presiden Dibiarkan Langsung?

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 12:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bangsa Indonesia dinilai semakin aneh dalam menjalankan sistem bernegara. Mayoritas bangga saay mendapat julukan negara demokratis, tapi di satu sisi tidak malu saat melihat kondisi rakyat yang miskin dan terpuruk.

Begitu kata Penasehat Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bambang Beathor Suryadi kepada wartawan, Kamis (17/2). Repdem sendiri merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan.

Pada Rabu (16/2), Beathor mengurai bahwa terjadi terobosan dalam Kongres Konfederasi Serikat Pekerja. Di mana ketua terpilih dengan suara aklamasi.


Dalam kasus ini, dia menekankan bahwa aklamasi merupakan satu cara dalam demokrasi untuk memilih ketua organisasi. Hal ini juga menjadi lumrah dilakukan dalam tubuh partai politik.

“Lantas, kenapa para ketua parpol itu membiarkan pemilihan presiden dengan cara langsung?” tanyanya.

Padahal, kata Beathor, UUD 1945 pasal 7 hanya menyebutkan pemilhan presiden secara demokratis. Tidak disebut proses pemilihan harus langsung.

Di satu sisi, dia menyayangkan anggaran puluhan triliun habis terbuang untuk penyelenggara pemilu. Belum lagi anggaran pengawasan dan keamanan pesta lima tahunan itu. Sementara tujuan demokrasi itu sendiri adalah mencapai kemakmuran rakyat.

“Kita masih butuh dana pendidikan, kesehatan, riset, UMKM, alat tempur. Lantas dana puluhan triliun untuk pemilihan tersebut hanya jadi kertas dan kardus, biaya terbang klas bisnis untuk panitia pejabat pemilu,” tegasnya.

Beathor pun mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk berani meniru Bung Karno. Dengan merangkul elemen TNI, Polri, NU, dan Muhammadiyah, Megawati harus bisa mendesak Presiden Joko Widodo mengakhiri pertikaian politik antar warganya dengan dekrit.

“Soekarno dkk sangat sadar bahwa sistem politik liberal akan menjadi sebab semua malapetaka. Ekonomi terlantar dan semua sibuk mengurusi politik. Maka jalan kembali ke UUD 1945 dilakukan, musyawarah mufakat jadi ciri khas bangsa ini,” tegasnya.

“Kenapa kita bangga disebut negara besar yang demokratis, tapi tidak malu disebut sebagai negara miskin?” tanya Beathor mengakhir.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya