Berita

Penasehat Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bambang Beathor Suryadi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Aklamasi Hal Biasa di Parpol, Tapi Kenapa Pemilihan Presiden Dibiarkan Langsung?

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 12:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bangsa Indonesia dinilai semakin aneh dalam menjalankan sistem bernegara. Mayoritas bangga saay mendapat julukan negara demokratis, tapi di satu sisi tidak malu saat melihat kondisi rakyat yang miskin dan terpuruk.

Begitu kata Penasehat Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bambang Beathor Suryadi kepada wartawan, Kamis (17/2). Repdem sendiri merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan.

Pada Rabu (16/2), Beathor mengurai bahwa terjadi terobosan dalam Kongres Konfederasi Serikat Pekerja. Di mana ketua terpilih dengan suara aklamasi.


Dalam kasus ini, dia menekankan bahwa aklamasi merupakan satu cara dalam demokrasi untuk memilih ketua organisasi. Hal ini juga menjadi lumrah dilakukan dalam tubuh partai politik.

“Lantas, kenapa para ketua parpol itu membiarkan pemilihan presiden dengan cara langsung?” tanyanya.

Padahal, kata Beathor, UUD 1945 pasal 7 hanya menyebutkan pemilhan presiden secara demokratis. Tidak disebut proses pemilihan harus langsung.

Di satu sisi, dia menyayangkan anggaran puluhan triliun habis terbuang untuk penyelenggara pemilu. Belum lagi anggaran pengawasan dan keamanan pesta lima tahunan itu. Sementara tujuan demokrasi itu sendiri adalah mencapai kemakmuran rakyat.

“Kita masih butuh dana pendidikan, kesehatan, riset, UMKM, alat tempur. Lantas dana puluhan triliun untuk pemilihan tersebut hanya jadi kertas dan kardus, biaya terbang klas bisnis untuk panitia pejabat pemilu,” tegasnya.

Beathor pun mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk berani meniru Bung Karno. Dengan merangkul elemen TNI, Polri, NU, dan Muhammadiyah, Megawati harus bisa mendesak Presiden Joko Widodo mengakhiri pertikaian politik antar warganya dengan dekrit.

“Soekarno dkk sangat sadar bahwa sistem politik liberal akan menjadi sebab semua malapetaka. Ekonomi terlantar dan semua sibuk mengurusi politik. Maka jalan kembali ke UUD 1945 dilakukan, musyawarah mufakat jadi ciri khas bangsa ini,” tegasnya.

“Kenapa kita bangga disebut negara besar yang demokratis, tapi tidak malu disebut sebagai negara miskin?” tanya Beathor mengakhir.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya