Berita

Penasehat Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bambang Beathor Suryadi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Aklamasi Hal Biasa di Parpol, Tapi Kenapa Pemilihan Presiden Dibiarkan Langsung?

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 12:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bangsa Indonesia dinilai semakin aneh dalam menjalankan sistem bernegara. Mayoritas bangga saay mendapat julukan negara demokratis, tapi di satu sisi tidak malu saat melihat kondisi rakyat yang miskin dan terpuruk.

Begitu kata Penasehat Organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bambang Beathor Suryadi kepada wartawan, Kamis (17/2). Repdem sendiri merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan.

Pada Rabu (16/2), Beathor mengurai bahwa terjadi terobosan dalam Kongres Konfederasi Serikat Pekerja. Di mana ketua terpilih dengan suara aklamasi.


Dalam kasus ini, dia menekankan bahwa aklamasi merupakan satu cara dalam demokrasi untuk memilih ketua organisasi. Hal ini juga menjadi lumrah dilakukan dalam tubuh partai politik.

“Lantas, kenapa para ketua parpol itu membiarkan pemilihan presiden dengan cara langsung?” tanyanya.

Padahal, kata Beathor, UUD 1945 pasal 7 hanya menyebutkan pemilhan presiden secara demokratis. Tidak disebut proses pemilihan harus langsung.

Di satu sisi, dia menyayangkan anggaran puluhan triliun habis terbuang untuk penyelenggara pemilu. Belum lagi anggaran pengawasan dan keamanan pesta lima tahunan itu. Sementara tujuan demokrasi itu sendiri adalah mencapai kemakmuran rakyat.

“Kita masih butuh dana pendidikan, kesehatan, riset, UMKM, alat tempur. Lantas dana puluhan triliun untuk pemilihan tersebut hanya jadi kertas dan kardus, biaya terbang klas bisnis untuk panitia pejabat pemilu,” tegasnya.

Beathor pun mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk berani meniru Bung Karno. Dengan merangkul elemen TNI, Polri, NU, dan Muhammadiyah, Megawati harus bisa mendesak Presiden Joko Widodo mengakhiri pertikaian politik antar warganya dengan dekrit.

“Soekarno dkk sangat sadar bahwa sistem politik liberal akan menjadi sebab semua malapetaka. Ekonomi terlantar dan semua sibuk mengurusi politik. Maka jalan kembali ke UUD 1945 dilakukan, musyawarah mufakat jadi ciri khas bangsa ini,” tegasnya.

“Kenapa kita bangga disebut negara besar yang demokratis, tapi tidak malu disebut sebagai negara miskin?” tanya Beathor mengakhir.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya