JPPR: DPR RI Harus Hindari Jawa Sentris dalam Memilih Penyelenggara Pemilu

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meyakini para wakil rakyat di Komisi II DPR RI dapat membantu menemukan kandidat anggota KPU dan Bawaslu yang kini tengah menjalani fit and proper test.

Koordinator Nasional JPPR, Nurlia Dian Paramita menyampaikan apresiasi kinerja DPR RI yang membuka proses seleksi secara transparan kepada publik. Akan tetapi, Kornas JPPR mengimbau agar para kandidat yang terpilih dapat benar-benar mewakili Nusantara.

"Kami mencermati informasi yang beredar sebagai hasil rapat koalisi 10 Februari 2022 di mana di situ disebutkan lebih banyak dominasi calon dari Jawa dibanding non-Jawa," ujar Mita, sapaan karibnya kepada wartawan, Rabu (16/2).

"Tentu ini menjadi representasi yang tidak menggembirakan karena ke depan Pemilu 2024 adalah milik Nusantara, bukan Jawa sentris," sambungnya.

Mita juga menilai keterwakilan calon penyelenggara dari tiap daerah di Indonesia justru membantu luasnya pemahaman kepemiluan yang multikultural dan variatif geografisnya.

"Komisi II harus memilih calon penyelenggara pemilu dengan memperhatikan wilayah seperti Kalimantan Timur yang notabene calon ibukota baru dan Maluku, yang selama ini cukup rawan konflik ketika pemilihan berlangsung," terangnya.

Oleh sebab itu, Mita meminta Komisi II untuk tetap memperhatikan aspek profesionalisme berdasarkan kapabilitas dan integritas guna menunjang suksesnya pemilu di 2024 nanti.

Karena itu, dia berharap Komisi II harus mendorong aspek profesionalisme, kemandirian, dan prinsip pluralisme harus dijunjung tinggi khususnya dalam wajah penyelenggara Pemilu.

“Kita mendorong profesionalisme, kemandirian, pluralisme yang kemudian kita kreasikan dalam wadah Indonesia. Yaitu menjunjung tinggi prinsip perbedaan serta memberikan ruang pada masyarakat bahwa Indonesia ini bukan hanya Jawa," tandasnya.