Berita

Rapat Paripurna DPR RI bersama Pemerintah mengenai UU IKN/RMOL

Politik

PHI: Proyek IKN adalah Akal-akalan Oligarki Merampok Lingkungan Hidup Secara Sistematis

RABU, 16 FEBRUARI 2022 | 13:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Megaproyek Ibukota Negara (IKN) harus ditentang dan dibatalkan demi menghentikan penjarahan ekologis atau perampokan alam yang saat ini dilakukan oligarki.

Demikian disampaikan Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia (PHI), John Muhammad menanggapi hasrat pemerintah yang ngotot memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Megaproyek IKN bertentangan dengan pemulihan ekologis di Indonesia dan akan memperparah krisis iklim di dunia. Setiap megaproyek yang berdampak pada kehidupan warga, seharusnya melibatkan partisipasi warga yang seluas-luasnya," kata John dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/2).


Partisipasi publik menjadi hal yang wajib dilakukan pemerintah agar kebijakan IKN tidak semata-mata ditentukan oleh oligarki.

Saat ini, yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi semu. Demokrasi di mana partisipasi publik seakan dihambat demi memuluskan ambisi oligarki.

Oleh karena itu, PHI mengajak warga untuk ikut serta menghentikan megaproyek IKN sebagai salah satu agenda perubahan, sekaligus menyiapkan wakil rakyat serta presiden yang benar-benar berkomitmen memulihkan bencana ekologis dan krisis demokrasi di Indonesia.

“Setelah menimbang masak-masak dan didahului proses dengar pendapat anggota maupun informasi terbaru dari masyarakat sipil, Partai Hijau Indonesia dengan ini resmi menentang megaproyek Ibukota Negara," tekan John.

“Kami menilai IKN merupakan akal-akalan oligarki dalam upayanya yang sistematis untuk merampok lingkungan hidup dan memperparah masa depan warga Indonesia," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya