Berita

Rapat Paripurna DPR RI bersama Pemerintah mengenai UU IKN/RMOL

Politik

PHI: Proyek IKN adalah Akal-akalan Oligarki Merampok Lingkungan Hidup Secara Sistematis

RABU, 16 FEBRUARI 2022 | 13:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Megaproyek Ibukota Negara (IKN) harus ditentang dan dibatalkan demi menghentikan penjarahan ekologis atau perampokan alam yang saat ini dilakukan oligarki.

Demikian disampaikan Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia (PHI), John Muhammad menanggapi hasrat pemerintah yang ngotot memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Megaproyek IKN bertentangan dengan pemulihan ekologis di Indonesia dan akan memperparah krisis iklim di dunia. Setiap megaproyek yang berdampak pada kehidupan warga, seharusnya melibatkan partisipasi warga yang seluas-luasnya," kata John dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/2).


Partisipasi publik menjadi hal yang wajib dilakukan pemerintah agar kebijakan IKN tidak semata-mata ditentukan oleh oligarki.

Saat ini, yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi semu. Demokrasi di mana partisipasi publik seakan dihambat demi memuluskan ambisi oligarki.

Oleh karena itu, PHI mengajak warga untuk ikut serta menghentikan megaproyek IKN sebagai salah satu agenda perubahan, sekaligus menyiapkan wakil rakyat serta presiden yang benar-benar berkomitmen memulihkan bencana ekologis dan krisis demokrasi di Indonesia.

“Setelah menimbang masak-masak dan didahului proses dengar pendapat anggota maupun informasi terbaru dari masyarakat sipil, Partai Hijau Indonesia dengan ini resmi menentang megaproyek Ibukota Negara," tekan John.

“Kami menilai IKN merupakan akal-akalan oligarki dalam upayanya yang sistematis untuk merampok lingkungan hidup dan memperparah masa depan warga Indonesia," tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya