Perkuat Infrastruktur Digital di Destinasi Prioritas, Pemerintah Alokasikan Rp13 Triliun

Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp13 triliun dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk di sejumlah destinasi prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah ini sebagai bentuk intervensi yang kuat dan konsisten dari Pemerintah untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ketahanan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pemulihan pasca pandemi.

 â€œPemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp13 triliun dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk di sejumlah destinasi prioritas. Ini merupakan kebijakan antisipatif terhadap perubahan konsep pariwisata di masa mendatang,” ujar Airlangga dikutip dari laman ekon.go.id, Selasa (15/2).

Berdasarkan data World Economic Outlook International Monetary Fund, ekonomi global diperkirakan tumbuh 5,9 persen pada tahun 2021 setelah sempat mengalami pertumbuhan negatif 3,3 persen di tahun 2020.

Di tahun ketiga pandemi Covid-19 ini, kompleksitas semakin tinggi dengan kondisi global yang sebelumnya mulai pulih perlahan, menurun lagi oleh gelombang baru Omicron. Dampak krisis kesehatan terhadap sektor ekonomi dan sosial sangat nyata, terutama yang dialami oleh sektor pariwisata.

Berdasarkan data UN World Tourism Organization (UNWTO), pandemi berdampak pada penurunan pendapatan global hingga 2 triliun dolar AS dari sektor pariwisata. Sementara itu, penurunan traffic pelancong mancanegara juga sangat signifikan, hingga 80 persen. Dampaknya sangat terasa oleh lebih dari 100 juta orang yang bekerja secara langsung atau tidak langsung di industri pariwisata.

Airlangga menegaskan, dengan dukungan mitra internasional dan sesama anggota G20, Indonesia ingin mewujudkan Panduan terkait Penguatan Peran Masyarakat dan UMKM sebagai Agen Perubahan Pariwisata (Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents).
Selain itu, Indonesia juga ingin menjadi pelopor untuk inovasi bersama di G20 guna memulihkan pariwisata melalui metode seamless travelling.

“Bagi Indonesia, pembangunan infrastruktur pariwisata dan peningkatan kemampuan SDM sektor ini adalah keniscayaan. Karena di masa depan, tantangan pariwisata dihadapkan pada cepat atau tidaknya beradaptasi dengan teknologi digital,” ujar Airlangga.

Selaku ketua ASEAN tahun depan, Indonesia juga mendukung langkah negara-negara di kawasan yang telah mengidentifikasi berbagai program untuk memulihkan pariwisata melalui penguatan digital, mulai dari capacity building for tourism professionals hingga strategi pemasaran via digital platform yang tercantum dalam ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) Implementation Plan.

Selain itu, di tataran global perlu adanya penyamaan persepsi terhadap perhatian dalam memastikan keselamatan wisatawan di satu sisi dan meningkatkan devisa pariwisata di sisi lain. Karena itu, G20 menjadi forum yang sangat relevan dan penting bagi dunia untuk bekerja sama memastikan adanya progress inovasi dan keselarasan mekanisme yang mendukung mobilitas wisatawan secara aman, berstandar, dan sehat.

“Pengakuan vaksin global tanpa diskriminatif dan harmonisasi standar protokol kesehatan global melalui, antara lain, interoperabilitas sistem informasi kesehatan at the point of entry merupakan salah satu upaya yang dapat dan patut didukung oleh seluruh anggota G20,” pungkas Menko Airlangga.