Berita

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Aceh, Teuku Taufiqulhadi/Net

Politik

Nasdem Aceh Tegaskan Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

SENIN, 14 FEBRUARI 2022 | 13:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dinilai bertentangan dengan konstitusi negara. Karena itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Aceh, menegaskan tidak setuju kalau masa jabatan presiden diperpanjang atau ditambah menjadi tiga periode.

“Konstitusi menegaskan bahwa masa periode kepresidenan Indonesia adalah dua periode. Maka Nasdem menegaskan pula, masa periode kepresidenan sekarang adalah dua periode juga,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Aceh, Teuku Taufiqulhadi, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLAceh, Senin (14/2).

Taufiqulhadi menjelaskan, Partai Nasdem lahir karena tujuan-tujuan perbaikan menuju sesuatu yang lebih baik (restorasi). Nasdem, kata dia, tetap menjadi guardian konstitusi selamanya.


Lanjut Taufiqulhadi, kepemimpinan Nasdem di tingkat wilayah dan tingkat nasional, belum pernah menyatakan dukungan untuk masa jabatan presiden diperpanjang.   

“Kami Nasdem di Aceh juga menegaskan, dengan dua periode masa kepresiden Pak Jokowi itu sudah sangat baik. Tidak perlu ditambah tiga periode, karena hal itu akan melanggar konsitusi,” tegas Taufiqulhadi.

Menurut Taufiqulhadi, Presiden Jokowi pasti ingin meninggalkan legasi yang baik di masyarakat. Bahkan, kata dia, Jokowi tidak ngotot untuk masa jabatannya diperpanjang hingga tiga periode.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya