Berita

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Skenario Politik Murahan Ganjar, Mau Nginep di Wadas tapi Bungkam Soal Kontraktor Andesit

SENIN, 14 FEBRUARI 2022 | 11:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dianggap belum serius menindaklanjuti temuan Komisi III DPR RI terkait gejolak di Desa Wadas yang menolak penambangan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, Purworejo.

Alih-alih mencarikan solusi untuk warga terkait proyek tersebut, Ganjar malah melakukan dialog dengan warga pada Minggu (13/2). Bahkan, dirinya berencana menginap di rumah warga untuk menyerap aspirasi penduduk Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

"Saya yakin rembugan hari ini belum memuaskan bapak ibu warga Desa Wadas. Begitupun saya, masih ingin mendengar lebih banyak lagi. Maka tadi saya minta izin jika dalam waktu dekat akan kembali lagi ke Wadas untuk menginap, alhamdulillah diizinkan," kata Ganjar dalam akun Twitternya pada Minggu malam (13/2).


Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, apa yang dilakukan Ganjar dengan menemui warga Wadas tak lantas menjawab temuan Komisi III DPR RI tentang siapa kontraktor penggarap penambangan batu andesit.

Padahal, perihal ini merupakan bagian dari transparansi yang harus disampaikan Pemprov Jawa Tengah.

"Ini skenario politik murahan dari Ganjar. Cukuplah, bukan ini solusinya. Pemprov harus buka siapa kontraktor batu andesit ini. Dari temuan DPR, mereka (Pemprov Jateng) bungkam," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/2).

Menurut Jerry, cara dialog Ganjar sia-sia karena warga sekitar sudah terlanjur mendapat perlakuan yang tak manusiawi dari Pemprov Jateng.

"Nasi sudah jadi bubur, tiba-tiba tanpa pengawal Ganjar datang ke Desa Wadas dan berencana menginap bersama warga Wadas," katanya.

Bagi Jerry, warga Wadas telah dilukai Pemprov Jateng dan akan sulit untuk diobati. Karena dia melihat seharusnya tidak memaksa apabila tak mendapat kata sepakat dari warga untuk proyek penambangan batu andesit tersebut.

"Pemaksaan adalah kehendak yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM)," demikian Jerry.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya