Berita

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Skenario Politik Murahan Ganjar, Mau Nginep di Wadas tapi Bungkam Soal Kontraktor Andesit

SENIN, 14 FEBRUARI 2022 | 11:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dianggap belum serius menindaklanjuti temuan Komisi III DPR RI terkait gejolak di Desa Wadas yang menolak penambangan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, Purworejo.

Alih-alih mencarikan solusi untuk warga terkait proyek tersebut, Ganjar malah melakukan dialog dengan warga pada Minggu (13/2). Bahkan, dirinya berencana menginap di rumah warga untuk menyerap aspirasi penduduk Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

"Saya yakin rembugan hari ini belum memuaskan bapak ibu warga Desa Wadas. Begitupun saya, masih ingin mendengar lebih banyak lagi. Maka tadi saya minta izin jika dalam waktu dekat akan kembali lagi ke Wadas untuk menginap, alhamdulillah diizinkan," kata Ganjar dalam akun Twitternya pada Minggu malam (13/2).


Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, apa yang dilakukan Ganjar dengan menemui warga Wadas tak lantas menjawab temuan Komisi III DPR RI tentang siapa kontraktor penggarap penambangan batu andesit.

Padahal, perihal ini merupakan bagian dari transparansi yang harus disampaikan Pemprov Jawa Tengah.

"Ini skenario politik murahan dari Ganjar. Cukuplah, bukan ini solusinya. Pemprov harus buka siapa kontraktor batu andesit ini. Dari temuan DPR, mereka (Pemprov Jateng) bungkam," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/2).

Menurut Jerry, cara dialog Ganjar sia-sia karena warga sekitar sudah terlanjur mendapat perlakuan yang tak manusiawi dari Pemprov Jateng.

"Nasi sudah jadi bubur, tiba-tiba tanpa pengawal Ganjar datang ke Desa Wadas dan berencana menginap bersama warga Wadas," katanya.

Bagi Jerry, warga Wadas telah dilukai Pemprov Jateng dan akan sulit untuk diobati. Karena dia melihat seharusnya tidak memaksa apabila tak mendapat kata sepakat dari warga untuk proyek penambangan batu andesit tersebut.

"Pemaksaan adalah kehendak yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM)," demikian Jerry.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya