Berita

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Skenario Politik Murahan Ganjar, Mau Nginep di Wadas tapi Bungkam Soal Kontraktor Andesit

SENIN, 14 FEBRUARI 2022 | 11:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dianggap belum serius menindaklanjuti temuan Komisi III DPR RI terkait gejolak di Desa Wadas yang menolak penambangan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, Purworejo.

Alih-alih mencarikan solusi untuk warga terkait proyek tersebut, Ganjar malah melakukan dialog dengan warga pada Minggu (13/2). Bahkan, dirinya berencana menginap di rumah warga untuk menyerap aspirasi penduduk Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

"Saya yakin rembugan hari ini belum memuaskan bapak ibu warga Desa Wadas. Begitupun saya, masih ingin mendengar lebih banyak lagi. Maka tadi saya minta izin jika dalam waktu dekat akan kembali lagi ke Wadas untuk menginap, alhamdulillah diizinkan," kata Ganjar dalam akun Twitternya pada Minggu malam (13/2).


Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, apa yang dilakukan Ganjar dengan menemui warga Wadas tak lantas menjawab temuan Komisi III DPR RI tentang siapa kontraktor penggarap penambangan batu andesit.

Padahal, perihal ini merupakan bagian dari transparansi yang harus disampaikan Pemprov Jawa Tengah.

"Ini skenario politik murahan dari Ganjar. Cukuplah, bukan ini solusinya. Pemprov harus buka siapa kontraktor batu andesit ini. Dari temuan DPR, mereka (Pemprov Jateng) bungkam," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/2).

Menurut Jerry, cara dialog Ganjar sia-sia karena warga sekitar sudah terlanjur mendapat perlakuan yang tak manusiawi dari Pemprov Jateng.

"Nasi sudah jadi bubur, tiba-tiba tanpa pengawal Ganjar datang ke Desa Wadas dan berencana menginap bersama warga Wadas," katanya.

Bagi Jerry, warga Wadas telah dilukai Pemprov Jateng dan akan sulit untuk diobati. Karena dia melihat seharusnya tidak memaksa apabila tak mendapat kata sepakat dari warga untuk proyek penambangan batu andesit tersebut.

"Pemaksaan adalah kehendak yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM)," demikian Jerry.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya