Berita

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Skenario Politik Murahan Ganjar, Mau Nginep di Wadas tapi Bungkam Soal Kontraktor Andesit

SENIN, 14 FEBRUARI 2022 | 11:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dianggap belum serius menindaklanjuti temuan Komisi III DPR RI terkait gejolak di Desa Wadas yang menolak penambangan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, Purworejo.

Alih-alih mencarikan solusi untuk warga terkait proyek tersebut, Ganjar malah melakukan dialog dengan warga pada Minggu (13/2). Bahkan, dirinya berencana menginap di rumah warga untuk menyerap aspirasi penduduk Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

"Saya yakin rembugan hari ini belum memuaskan bapak ibu warga Desa Wadas. Begitupun saya, masih ingin mendengar lebih banyak lagi. Maka tadi saya minta izin jika dalam waktu dekat akan kembali lagi ke Wadas untuk menginap, alhamdulillah diizinkan," kata Ganjar dalam akun Twitternya pada Minggu malam (13/2).


Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, apa yang dilakukan Ganjar dengan menemui warga Wadas tak lantas menjawab temuan Komisi III DPR RI tentang siapa kontraktor penggarap penambangan batu andesit.

Padahal, perihal ini merupakan bagian dari transparansi yang harus disampaikan Pemprov Jawa Tengah.

"Ini skenario politik murahan dari Ganjar. Cukuplah, bukan ini solusinya. Pemprov harus buka siapa kontraktor batu andesit ini. Dari temuan DPR, mereka (Pemprov Jateng) bungkam," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/2).

Menurut Jerry, cara dialog Ganjar sia-sia karena warga sekitar sudah terlanjur mendapat perlakuan yang tak manusiawi dari Pemprov Jateng.

"Nasi sudah jadi bubur, tiba-tiba tanpa pengawal Ganjar datang ke Desa Wadas dan berencana menginap bersama warga Wadas," katanya.

Bagi Jerry, warga Wadas telah dilukai Pemprov Jateng dan akan sulit untuk diobati. Karena dia melihat seharusnya tidak memaksa apabila tak mendapat kata sepakat dari warga untuk proyek penambangan batu andesit tersebut.

"Pemaksaan adalah kehendak yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM)," demikian Jerry.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya