Berita

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Skenario Politik Murahan Ganjar, Mau Nginep di Wadas tapi Bungkam Soal Kontraktor Andesit

SENIN, 14 FEBRUARI 2022 | 11:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dianggap belum serius menindaklanjuti temuan Komisi III DPR RI terkait gejolak di Desa Wadas yang menolak penambangan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, Purworejo.

Alih-alih mencarikan solusi untuk warga terkait proyek tersebut, Ganjar malah melakukan dialog dengan warga pada Minggu (13/2). Bahkan, dirinya berencana menginap di rumah warga untuk menyerap aspirasi penduduk Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

"Saya yakin rembugan hari ini belum memuaskan bapak ibu warga Desa Wadas. Begitupun saya, masih ingin mendengar lebih banyak lagi. Maka tadi saya minta izin jika dalam waktu dekat akan kembali lagi ke Wadas untuk menginap, alhamdulillah diizinkan," kata Ganjar dalam akun Twitternya pada Minggu malam (13/2).

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, apa yang dilakukan Ganjar dengan menemui warga Wadas tak lantas menjawab temuan Komisi III DPR RI tentang siapa kontraktor penggarap penambangan batu andesit.

Padahal, perihal ini merupakan bagian dari transparansi yang harus disampaikan Pemprov Jawa Tengah.

"Ini skenario politik murahan dari Ganjar. Cukuplah, bukan ini solusinya. Pemprov harus buka siapa kontraktor batu andesit ini. Dari temuan DPR, mereka (Pemprov Jateng) bungkam," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/2).

Menurut Jerry, cara dialog Ganjar sia-sia karena warga sekitar sudah terlanjur mendapat perlakuan yang tak manusiawi dari Pemprov Jateng.

"Nasi sudah jadi bubur, tiba-tiba tanpa pengawal Ganjar datang ke Desa Wadas dan berencana menginap bersama warga Wadas," katanya.

Bagi Jerry, warga Wadas telah dilukai Pemprov Jateng dan akan sulit untuk diobati. Karena dia melihat seharusnya tidak memaksa apabila tak mendapat kata sepakat dari warga untuk proyek penambangan batu andesit tersebut.

"Pemaksaan adalah kehendak yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM)," demikian Jerry.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Puluhan Sepeda Motor Curian Diparkir di Polsek Tambora

Kamis, 25 April 2024 | 10:05

Kereta Cepat Whoosh Angkut 200 Ribu Penumpang selama Lebaran 2024

Kamis, 25 April 2024 | 09:56

9 Kandidat Bacalon Walikota Cirebon Siap Fit and Proper Test

Kamis, 25 April 2024 | 09:55

Usai Naikkan Suku Bunga, BI Optimis Rupiah akan Kembali ke Rp15.000 di Akhir Tahun

Kamis, 25 April 2024 | 09:51

Parpol Menuduh Pemilu Curang Haram Gabung Koalisi Pemerintah

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

Demokrat Welcome PKB Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

KPK akan Kembali Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Kamis, 25 April 2024 | 09:38

Pemerintah Kasih Gratis Konversi Motor Listrik, Begini Caranya

Kamis, 25 April 2024 | 09:37

Pembatasan Kendaraan Pribadi Belum Tentu Atasi Macet Jakarta

Kamis, 25 April 2024 | 09:28

Berantas Judi Online Harus Serius

Kamis, 25 April 2024 | 09:22

Selengkapnya