Berita

Aksi protes warga Afghanistan/Net

Dunia

Rp 50 T Asetnya Dipakai Kompensasi Korban 9/11, Warga Afghanistan: Biden Pencuri!

MINGGU, 13 FEBRUARI 2022 | 08:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Bukan hanya Taliban, warga Afghanistan juga turut dibuat geram dengan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menggunakan aset Afghanistan untuk kompensasi korban 9/11.

Warga Afghanistan berkumpul di sekitar Masjid Agung Eid Gah, Kabul pada Sabtu (12/2) untuk mengutuk keputusan Biden pada Jumat (11/2).

Berdasarkan perintah eksekutifnya, Biden memerintahkan agar 3,5 miliar dolar AS (setara dengan Rp 50 triliun) dari sekitar 9 miliar dolar AS aset Afghanistan yang dibekukan agar dicairkan untuk tambahan kompensasi keluarga korban 9/11.


Keputusan tersebut dikritik hebat lantaran situasi Afghanistan yang berada di tengah krisis. Warga Afghanistan juga menegaskan bahwa aset yang dibekukan merupakan milik rakyat, bukan Taliban yang dianggap sebagai bagian dari komplotan penyerang 9/11.

Lebih lanjut, warga Afghanistan juga mendesak AS untuk memberikan kompensasi finansial kepada puluhan ribu orang Afghanistan yang meninggal selama perang 20 tahun yang dilancarkan Washington.

"Bagaimana dengan rakyat Afghanistan yang telah memberikan banyak pengorbanan dan ribuan korban jiwa?" tanya penyelenggara demonstrasi, Abdul Rahman, seorang aktivis masyarakat sipil, seperti dikutip CBS News.

Rahman mengatakan dia berencana untuk mengorganisir lebih banyak demonstrasi di seluruh ibukota untuk memprotes perintah Biden.

"Uang ini milik rakyat Afghanistan, bukan Amerika Serikat. Ini hak rakyat Afghanistan," tegasnya.

Di antara para demonstran juga terdapat plakat-plakat dalam bahasa Inggris yang berisi slogan-slogan AS telah mencuri uang milik rakyat Afghanistan.

Bank Sentral Afghanistan meminta Biden untuk membatalkan perintahnya dan segera mencairkan dana tersebut mengingat aset dimiliki rakyat Afghanistan dan bukan pemerintah, partai atau kelompok.

Penasihat keuangan untuk mantan pemerintah Afghanistan yang didukung AS, Torek Farhadi, juga mengkritik keputusan Biden.

"Cadangan ini milik rakyat Afghanistan, bukan Taliban. Keputusan Biden sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Tidak ada negara lain di Bumi yang membuat keputusan penyitaan seperti itu tentang cadangan negara lain," ujarnya.

Jurubicara kantor politik Taliban di Qatar juga telah mengecam keputusan tersebut, dengan menyebutnya sebagai pencurian tidak bermoral.

Di Twitter, tagar #USA_stole_money_from_Afghan, #AfghansDidn'tCommit911, hingga #BidenStealingAfgMoney menjadi tren di antara warganet Afghanistan.

Afghanistan memiliki aset sekitar 9 miliar dolar AS di luar negeri, termasuk 7 miliar dolar AS di Amerika Serikat. Sisanya sebagian besar di Jerman, Uni Emirat Arab dan Swiss.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya