Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Analisis Sudra: Pupuk Bersubsidi Tidak Langka, Jumlahnya Memang Terbatas

MINGGU, 13 FEBRUARI 2022 | 03:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak tepat memunculkan istilah kelangkaan pupuk bersubsidi. Tetapi, realitasnya adalah jumlah pasokan pupuk bersubsidi yang memang terbatas.

Begitu analisis Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra), Surya Vandiantara, dalam menyikapi kabar kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani.

"Sebenarnya kalau kita mau untuk amati, tidak bisa disebut sebagai kelangkaan, lebih tepatnya mungkin disebut keterbatasan jumlah. Karena menurut saya mengenai pupuk subsidi, kita perlu memahami permasalahan yang ada secara holistik," ujar Surya kepada wartawan, Sabtu (12/2).


Dikatakan Surya, pupuk bersubdisi sejatinya adalah stimulus bagi petani dalam meningkatkan hasil tani. Faktanya, pupuk subsidi justru memberikan efek ketergantungan kepada petani.

Persoalanya, kata dia, selama ini sekalipun sudah dipasok pupuk bersubsidi, kebanyakan petani tidak merasakan maksimal hasil produksi pertanian mereka.

"Kalau saja keuntungan dari pertanian mereka bisa maksimal, maka para petani akan sejahtera, Sehingga, ketergantungan akan pupuk subsidi pun akan berkurang dengan sendirinya. Karena petani akan lebih mampu untuk mendapatkan pupuk selain yang bersubsidi," terangnya.  

Lanjutnya, selama ini keuntungan petani tidak maksimal bukan karena hasil panen yang tidak bagus. Melainkan, lebih kepada permainan para pengepul atau tengkulak hasil pertanian.

"Mereka memainkan langsung harga, dengan membeli secara murah dari petani sedangkan menjual dengan harga yang pastinya jauh lebih tinggi, belum lagi kalau musim panen raya impor malah masuk, hal tersebut tentu menghancurkan harga jual petani," paparnya.

Selain itu, terkait polemik sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang dikritik menjadi penyebab kelangkaan pupuk subsidi, Surya menegaskan, hal tersebut tidaklah tepat.

Menurutnya, tidak ada yang salah dalam sistem e-RDKK, karena distribusi pupuk subsidi harus sesuai dengan data.

"Dalam hal ini sistem yang dikembangkan Kementerian Pertanian yakni e-RDKK, saya pikir sudah cukup baik. Karena akan sangat lebih serampangan lagi nanti distribusi pupuknya apabila sistem pengumpuluan datanya tidak memadai," katanya.

Masih kata Surya, terkait solusi pupuk bagi petani harus dilihat secara komprehensif atau menyeluruh, bukan hanya persoalan di sistem hitung, tetapi terkait kesejahteraan para petani itu sendiri.

"Kuncinya adalah inovasi. Pemerintah harus bisa menghadirkan sistem pasar yang baik, di mana para petani bisa menjual langsung produknya ke masyarakat tanpa harus melalui tangan pengepul," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya