Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net
Insiden kekerasan yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo disorot oleh banyak kalangan. Sebab, saat mengamankan proses pengukuran tanah untuk tambang Andesit yang dilakukan BPN, ada ratusan polisi yang dikerahkan.
Bukan hanya itu, ada 66 warga sempat diamankan oleh aparat kepolisian karena menolak tambang tersebut.
Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pemerintah harus bijak, mengedepankan dialog, bukan malah bersikap represif kepada rakyat.
Ia tidak sepakat jika pemerintah bertindak sewenang-wenang. Sebab, rakyat situasinya sedang sulit, akibat pandemi dan ekonomi yang tak kunjung membaik.
"Pemerintah seharusnya menenangkan, bukan malah menyakiti hati rakyat," demikian kata Herzaky, Kamis (10/2).
Menurut Herzaky, pembangunan itu dilakukan untuk rakyat. Dengan demikian, setiap pembangunan yang dilakukan jangan sampai malah mencederai rakyat, dan membuat rakyat trauma.
Kata Herzaky, bukan berarti atas nama pembangunan, pemerintah bisa berlaku semaunya, apalagi menyalahi aturan.
Ia juga mengingatkan masyarakat jangan sampai menjadi objek dipecah-belah. Penolakan pada aktivitas tambang hanyalah memperjuangkan aspirasi.
Ia menyayangkan jika pemerintah justru memberikan label masyarakat penolak tambang sebagai provokator dan diperlakukan tidak manusiawi.
"Diintimidasi, ditakut-takuti, bahkan difitnah. Janganlah rakyat diseret-seret, digotong. Ini manusia, bukan karung beras," terang Herzaky menyayangkan tindakan aparat.
