Berita

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf/RMOL

Politik

Jangan Ada Politisasi, Gus Yahya Pastikan NU Siap Jadi Jembatan Komunikasi Masyarakat Wadas

KAMIS, 10 FEBRUARI 2022 | 22:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jangan ada politisasi berlebihan apda kejadian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Apalagi, sampai diartikan ada upaya penindasan pemerintah pada rakyatnya.

Begitu dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dalam acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Harlah ke-99 NU secara virtual di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis (10/2).

“Kita tidak perlu tergesa-gesa mempolitisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat dan sebagainya, kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini,” kata Gus Yahya.


Gus Yahya justru mengajak seluruh pihak dapat bersama-sama mencari jalan keluar. Untuk itu, kata dia, Nahdlatul Ulama siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Wadas.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya dan Nahdlatul Ulama insyaAllah akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri,” tuturnya.

Gus Yahya yakin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat merampungkan persoalan terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas yang menjadi persoalan dengan baik.

Turut hadir pada acara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajaran Forkopimda Jateng dan sejumlah pimpinan PWNU Jateng antara lain Rais Syuriah Ubaidillah Shodaqoh juga Ketua DPW PKB, Yusuf Chudlori hingga Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya